daelpos.com – Kebijakan strategis reformasi birokrasi terus beradaptasi agar dapat berjalan selaras dengan berbagai program prioritas Presiden. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) fokus pada kolaborasi, kapabilitas, dan integritas birokrasi untuk melayani masyarakat secara human-based.
“Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo telah memberikan arahan. Presiden menekankan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasi kebijakan,” ujarnya dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Menteri Rini menjelaskan Kementerian PANRB juga telah menyiapkan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang mendorong sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien. SAKP menggantikan pendekatan lama yang masih instansional dan terkotak-kotak, yang sering kali belum selaras dan belum mendukung pencapaian outcome bersama
“Pendekatan shared outcomes dalam SAKP dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja utama kementerian/lembaga dapat mendukung pencapaian Asta Cita, yaitu bagaimana substansi pokok RPJPN, RPJMN dan isu strategis lainnya, serta tusi organisasi dapat diterjemahkan dalam IKU lintas sektor yang akan dievaluasi melalui kebijakan RB dan SAKP,” tuturnya.
Kebijakan strategis reformasi birokrasi juga dirancang untuk mendukung program prioritas seperti ketahanan pangan; program makan bergizi gratis (MBG); sekolah rakyat; serta program lainnya. Dalam rangka penguatan sektor pangan nasional, masing-masing kementerian/ lembaga memiliki tugas, peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi.
Setiap pihak memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas instansi untuk memastikan ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan dan efisien.
Menteri Rini juga memaparkan penanganan gizi di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan menuntut pendekatan yang holistik maka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan guna memastikan arah kebijakan berjalan seragam dan terintegrasi harus dilakukan. “Program MBG melibatkan lintas sektor dan multi-aktor. Dan tentu saja keberhasilannya bergantung pada sinergi erat antara pemerintah pusat-daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ungkapnya.
Terkait program sekolah rakyat, Kementerian PANRB bertugas untuk memastikan proses penataan kelembagaan dan pemenuhan SDM yang diperlukan berjalan dengan baik.
Sementera itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi upaya Kementerian PANRB untuk terus mencetuskan kebijakan yang selaras dengan program yang memiliki atensi tinggi dari presiden. Ia berharap kerja baik ini terus ditingkatkan agar target-target pembangunan dapat tercapai.
