Rakornas AP3KI 2025 Dibuka Mardani Ali Sera: Tata Kelola PPPK Menuju Birokrasi Profesional

Monday, 7 July 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

daelpos.com – Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Gedung Abdul Muis, Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Minggu, 6 Juli 2025.

Dengan mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kepegawaian PPPK untuk Birokrasi yang Profesional dan Adaptif ASN PPPK di Masa Mendatang”, Rakornas ini menjadi forum penting bagi konsolidasi nasional dan penguatan strategi organisasi dalam mendorong sistem kepegawaian PPPK yang lebih baik di masa depan.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Dr. Mardani Ali Sera M.Eng, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS. Dalam sambutannya, Mardani menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan perjuangan para ASN PPPK yang tergabung dalam AP3KI. Ia menekankan pentingnya kesabaran dalam proses panjang perjuangan status dan pengakuan ASN PPPK di sistem birokrasi nasional. Menurutnya, menjadi pejuang PPPK bukan hanya soal menuntut hak, tetapi juga membangun ketangguhan dan komitmen terhadap perubahan birokrasi yang lebih profesional.

Lebih lanjut, Mardani mendorong AP3KI untuk semakin terbuka dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga dan asosiasi lain, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Sikap kooperatif dan terbuka terhadap sinergi diyakini akan memperkuat posisi PPPK dalam kebijakan nasional.

Mardani juga mengingatkan bahwa meskipun dirinya merupakan Pembina AP3KI, organisasi ini tidak boleh bergantung hanya pada satu tokoh atau jalur politik tertentu. “Bangunlah relasi dengan partai lain, politisi lain, dan tokoh-tokoh di luar saya. Perluas jaringan perjuangan, karena kekuatan kolektif akan membuat AP3KI lebih berpengaruh,” ucap Mardani yang lolos dari dapil Jakarta Timur.

Rakornas ini menjadi ajang refleksi dan perumusan langkah strategis dalam penguatan tata kelola kepegawaian PPPK di Indonesia. Dengan berbagai dinamika yang dihadapi PPPK saat ini, AP3KI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berkeadilan dan memastikan peran PPPK semakin diakui dalam struktur birokrasi negara yang profesional, adaptif, dan melayani masyarakat.

See also  Kamala Devi

Berita Terkait

Kementerian PU Kembali Raih WTP, Pertahankan Opini BPK 7 Tahun Beruntun
Viva Yoga: Sebelum Ditempatkan Di Kawasan, Transmigran Wajib Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Pascagempa NTT, Kementerian PU Percepat Penanganan Sanitasi Di Pengungsian
Warga Gaza Ceritakan Musim Panas yang Lebih Menakutkan dari Bom
Bidik Investasi Rp2.322 T pada 2027, Keminveshil/BKPM Genjot Perizinan
Investasi dan Hilirisasi Jadi Penggerak Ekonomi dan Kemandirian Nasional
JIAT Jadi Andalan Petani di Banjar Hadapi El Nino, Puluhan Hektare Lahan Terairi
Kemenko Polkam, BSSN, dan Telkom Perkuat Kolaborasi Nasional Hadapi Ancaman Era Komputasi Kuantum

Berita Terkait

Friday, 21 August 2026 - 10:32 WIB

Kementerian PU Kembali Raih WTP, Pertahankan Opini BPK 7 Tahun Beruntun

Thursday, 20 August 2026 - 10:57 WIB

Viva Yoga: Sebelum Ditempatkan Di Kawasan, Transmigran Wajib Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Wednesday, 19 August 2026 - 22:01 WIB

Pascagempa NTT, Kementerian PU Percepat Penanganan Sanitasi Di Pengungsian

Tuesday, 18 August 2026 - 10:32 WIB

Warga Gaza Ceritakan Musim Panas yang Lebih Menakutkan dari Bom

Saturday, 15 August 2026 - 22:46 WIB

Bidik Investasi Rp2.322 T pada 2027, Keminveshil/BKPM Genjot Perizinan

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Kementerian PU Kembali Raih WTP, Pertahankan Opini BPK 7 Tahun Beruntun

Friday, 21 Aug 2026 - 10:32 WIB