DAELPOS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020).
Kedatangan Menko Polhukam dan Menteri Edhy dalam rangka koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas keamanan di perairan Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
Koordinasi dilakukan di atas geladak kapal perang KRI Semarang – 594. Hadir dalam acara itu, Plt Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie, perwakilan Kemenlu, Kemenhan, Kemenhub, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, TNI, hingga Polri.
Sebelum rapat digelar, Menteri Edhy dan Menko Mahfud menyaksikan fly pass pesawat TNI AU dan sailing pass sejumlah kapal milik TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polri yang selama ini berpatroli di perairan Natuna Utara.
Mahfud mengatakan, kedatangannya bersama Menteri Edhy ke Natuna dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi bahwa kedaulatan Indonesia tak bisa ditawar.
“Instruksi Presiden agar volume patroli ditingkatkan dan kita menjaga kedaulatan laut kita. Hari ini kami melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas mengenai pengelolaan Natuna ini,” kata Mahfud di Natuna, Rabu (15/1).
Tak hanya soal keamanan dan kedaulatan, rapat membahas upaya peningkatan pengelolaan sumber daya laut Indonesia khususnya di perairan Natuna. “Makanya di sini (Natuna) akan dibangun sentra kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga keamanan laut kita. Antara lain kita akan memperbanyak nelayan kita di sini dengan tetap memprioritaskan nelayan-nelayan setempat,” kata Mahfud.
Di tempat yang sama, Menteri Edhy mengatakan pihaknya tengah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.
“Sebelumnya sudah ada bantuan puluhan kapal tapi dari fiber, mereka inginnya kayu. Kami sudah ingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan,” kata Menteri Edhy.
Ke depan, Menteri Edhy mengatakan, KKP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Sebab, sambung Menteri Edhy, nelayan di Natuna tidak hanya membutuhkan kapal yang mumpuni untuk melaut, nelayan Natuna juga masih mengeluhkan sulitnya bahan bakar, cold storage, dan sarana pelelangan ikan.
“Sekarang ada SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini,” tutup Menteri Edhy.[]
