daelpos.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat dalam upaya modernisasi dan penertiban area publik. Melalui rencana perluasan masif sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) ke seluruh pasar-pasar tradisional di Ibu Kota, Pemprov DKI tidak hanya menyasar kemudahan transaksi, tetapi juga menjadikan langkah ini sebagai senjata utama melawan tindak kejahatan dan praktik premanisme.
Langkah strategis ini didorong oleh analisis bahwa transaksi nontunai secara signifikan akan mengurangi peredaran uang tunai di lokasi pasar. Dengan minimnya aktivitas kas, ruang gerak bagi pencopet dan pelaku pungutan liar (pungli) dapat dipersempit, menciptakan lingkungan berbelanja yang jauh lebih aman bagi pedagang maupun pembeli.
“Digitalisasi pasar bukan hanya tren, ini adalah solusi keamanan,” ujar seorang perwakilan dari Pemprov DKI. “Dengan QRIS, kami menghilangkan target empuk bagi pelaku kejahatan. Transaksi jadi tercatat, transparan, dan pastinya lebih aman dari risiko kehilangan.”
Ke depan, Pemprov berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan digitalisasi ini ke berbagai sentra ekonomi rakyat lainnya. Tujuannya jelas: menjadikan pasar-pasar tradisional Jakarta tidak hanya efisien dan modern dalam bertransaksi, tetapi juga menjadi contoh area publik yang bebas dari rasa takut, premanisme, dan kejahatan.
Digitalisasi ini diharapkan menjadi lompatan besar bagi citra pasar tradisional, menjadikannya destinasi yang nyaman, aman, dan setara dengan pusat perbelanjaan modern lainnya.
