daelpos.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat (SR) sekaligus meninjau langsung Sekolah Rakyat Terpadu 9 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif, sekaligus instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama,” ujar Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat.
Presiden Prabowo mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan cerminan komitmen pemerintah untuk benar-benar hadir bagi rakyat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan dukungan yang lebih menyeluruh agar anak-anak dapat belajar, tumbuh, dan bermimpi tentang masa depan yang lebih baik.
Presiden Prabowo juga mengapresiasi kementerian lembaga dalam rangka mewujudkan sekolah rakyat, karena sekolah rakyat dibangun untuk anak-anak yang miskin dan kurang mampu. Pembangunan sekolah rakyat disebut sebagai terobosan yang berani.
“Terima kasih semuanya, kita telah mewujudkan upaya ini, dan terus terang saja, saya cukup bahagia, cukup besar hati, saya terharu sebetulnya melihat dampak dari pada upaya kita,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan Asta Cita untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memutus rantai kemiskinan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara yang tidak hanya memberi pendidikan gratis, tetapi juga gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter, sama halnya dengan program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.
“Jadi ini merupakan program Bapak Presiden untuk mendekatkan negara kepada masyarakat. Jadi semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dengan rakyat. Jadi masyarakat betul – betul lebih disejahterakan,” katanya.
Menteri Rini menjelaskan meskipun Sekolah Rakyat berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial, ekosistemnya dibangun dengan kolaborasi lintas instansi. Kementerian PANRB sendiri, lanjutnya, memastikan tata kelola dan pemenuhan kebutuhan SDM berjalan dengan baik, dengan menjunjung prinsip sistem merit, agar program ini dapat tumbuh secara berkelanjutan.
“Inilah semangat reformasi birokrasi yang kita dorong, yaitu birokrasi yang bekerja bersama, melampaui sekat organisasi, dan tidak terjebak pada ego sektoral,” pungkasnya.
