Purbaya Perkuat Komitmen Keadilan Usaha dan Percepatan Penanganan Hambatan Impor

Tuesday, 27 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

daelpos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan kesetaraan berusaha bagi industri pelayaran nasional sekaligus mempercepat penanganan hambatan proses importasi di pelabuhan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Sidang Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang digelar pada Senin (26/1).

Sidang yang telah memasuki pelaksanaan ketiga ini menjadi wadah pemerintah untuk mendengarkan langsung pengaduan pelaku usaha serta merumuskan solusi atas berbagai hambatan regulasi maupun operasional di lapangan. Hingga 26 Januari 2026, tercatat sebanyak 63 laporan telah masuk melalui kanal pengaduan, dengan mayoritas laporan masih dalam proses penyelesaian, sementara sisanya berada pada tahap monitoring dan perbaikan data.

Salah satu isu utama yang dibahas berasal dari laporan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait dugaan praktik perusahaan pelayaran asing yang memanfaatkan celah regulasi guna menghindari kewajiban perpajakan. Menyikapi hal tersebut, Menkeu menekankan pentingnya penerapan prinsip equal treatment antara perusahaan pelayaran nasional dan asing.

Sebagai tindak lanjut konkret, Menkeu Purbaya menginstruksikan penguatan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengintegrasikan bukti kepatuhan perpajakan sebagai syarat penerbitan izin berlayar.
“Kita lakukan equal treatment ke kapal kita dan kapal asing yang beroperasi di sini sama dengan perlakuan negara asing kepada kita. Kalau mereka tidak bisa memproduksi bukti-bukti itu, langsung kenakan pajak,” tegas Purbaya.

Selain isu perpajakan, sidang juga membahas permasalahan tertahannya barang impor akibat perbedaan klasifikasi kode HS (Harmonized System) pada sejumlah komoditas. Menkeu menegaskan bahwa perbedaan tafsir teknis tidak boleh menghambat kelangsungan proses produksi industri nasional dalam waktu yang terlalu lama.

Untuk mengatasi sengketa klasifikasi tersebut, Satgas P2SP akan melakukan klarifikasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan melibatkan hasil verifikasi dari surveyor independen. Satgas juga akan menerbitkan surat resmi sebagai langkah percepatan agar barang impor dapat segera diproses sesuai ketentuan.

See also  Final Four Livoli Divisi Utama 2024, Indomaret Turun Tanpa Dimas, Rajawali Kemungkinan Diperkuat Farhan

Menutup rangkaian sidang, Menkeu Purbaya memastikan seluruh kebijakan yang diambil akan terus dimonitor implementasinya di lapangan. Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk terus menyempurnakan prosedur administrasi serta memperkuat sinergi antarlembaga demi menciptakan iklim investasi yang kondusif, adil, dan transparan bagi seluruh pelaku usaha.

Berita Terkait

Menteri Dody Dorong Diskon Tarif Tol 30 Persen Saat Libur Nataru 2026/2027
Kementerian PU Siapkan 11 Tol Fungsional untuk Urai Kemacetan Nataru 2026/2027
Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan JTTS, Hutama Karya Teken Kerja Sama dengan Kejati Jambi
HKI Raih Rekomendasi Mempertahankan Sertifikasi Anti-Suap dan Transisi ke ISO 37001:2025
Kementerian PU dan Pemprov Banten Sepakati Pelebaran Jalan Nasional Serang–Pandeglang 3,5 Km
UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR
Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar
Tag :

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 00:25 WIB

Kementerian PU Siapkan 11 Tol Fungsional untuk Urai Kemacetan Nataru 2026/2027

Saturday, 21 November 2026 - 00:18 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan JTTS, Hutama Karya Teken Kerja Sama dengan Kejati Jambi

Friday, 20 November 2026 - 18:23 WIB

HKI Raih Rekomendasi Mempertahankan Sertifikasi Anti-Suap dan Transisi ke ISO 37001:2025

Friday, 20 November 2026 - 18:19 WIB

Kementerian PU dan Pemprov Banten Sepakati Pelebaran Jalan Nasional Serang–Pandeglang 3,5 Km

Thursday, 19 November 2026 - 15:53 WIB

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB