daelpos.com – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memberi apresiasi kepada civitas akademika yang telah berkontribusi dalam Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025. Selama melakukan pengabdian di 154 kawasan transmigrasi selama 5 bulan merupakan kerja yang tidak ringan dan penuh tantangan. Meski demikian apa yang dilakukan membuka harapan baru pada masa depan bangsa dan negara.
Ungkapan demikian disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat memberi sambutan dalam Rapat Pleno Hasil Reviu Laporan TEP 2025, Jakarta, 27/4/2026.
Dari pengabdian 2.000 peneliti yang terdiri dari guru besar, doktor, master, dan mahasiswa dari UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, dan ITS, di 154 kawasan transmigrasi diperoleh 400 kajian riset tentang berbagai potensi sumber daya alam dan kelembagaan ekonomi. “Kajian yang Kita terima bukan hanya sebatas dokumen atau laporan namun temuan yang strategis yang selanjutnya akan kita eksplorasi lewat pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat”, ujar Viva Yoga.
Dirinya yakin sebab riset dilakukan oleh para civitas akademika dari perguruan tinggi unggulan maka hasil yang didapat bernilai tinggi sehingga riset yang ada membantu Kementrans dan pemerintah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. “TEP ini merupakan ‘tim ad hoc’ bagi Kementrans”, ujar pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.
Program TEP menurutnya dilanjutkan di tahun ini. Jumlah perguruan tinggi ditambah dari Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin. “TEP 2026 akan melibatkan 1000 peneliti yang akan kita sebar di 200 titik”, ungkapnya. Tim ini akan menindaklanjuti hasil riset TEP sebelumnya.
Disampaikan kepada para peserta rapat yang juga hadir dari BRIN, sumber dana pembangunan kawasan transmigrasi berasal dari APBN dan APBD. “Bantuan dari Kementrans sangat berkontribusi untuk mengembangkan kawasan transmigrasi”, ujar Mantan Presidium MN KAHMI itu.
Diakui dalam membangun kawasan transmigrasi, Kementrans tidak bisa sendirian sehingga berkolaborasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/PBN, Kementerian Kehutanan, serta kementerian dan lembaga negara lainnya. “Dengan sinergi antar kementerian dan lembaga negara termasuk pihak swasta, pembangunan yang dilakukan menjadi lebih efektif, efisien, dan hemat anggaran”, tuturnya.
Dicontohkan pembangunan Kawasan Transmigrasi Barelang di Kota Batam, Kepulauan Riau, merupakan kerja bareng dengan berbagai kementerian termasuk BP Batam.
