daelpos.com – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bioenergi akan menjadi salah satu pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emissions (NZE) 2060. Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir dalam Audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) yang dihadiri Satya Widya Yudha, Johni Jonatan Numberi, Mohamad Fadhil Hasan, Sripeni Inten Cahyani, Muhammad Kholid Syeirazi Surono, Unggul Priyanto serta Saleh Abdurrahman.
Hokkop menjelaskan Indonesia memiliki potensi biomassa dari limbah agro mencapai sekitar 80 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 20 juta ton yang sebagian besar justru terserap untuk kebutuhan ekspor dan industri.
“Pada 2025, PLN hanya menyerap sekitar 2,35 juta ton biomassa untuk kebutuhan pembangkit. Sementara ekspor biomassa sudah mencapai sekitar 8,5 juta ton dan sisanya oleh sektor industri. Ini menunjukkan potensi bioenergi nasional masih sangat besar untuk dioptimalkan bagi kepentingan domestik,” kata Hokkop.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Johni Jonathan Numberi mengatakan biomassa akan menjadi salah satu sumber energi yang berperan penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060.
Menurut Johni, pemerintah melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 telah menetapkan energi baru terbarukan sebagai tulang punggung sistem energi masa depan. Dalam skenario tersebut, biomassa diproyeksikan terus meningkat pemanfaatannya bersama energi surya dan gas bumi.
“PLTU kita rata-rata memiliki umur ekonomis umur operasi yang panjang. Karena itu, cofiring biomassa menjadi langkah yang penting untuk mengurangi emisi sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional,” kata Johni.
PLN EPI menargetkan penyerapan biomassa mencapai 10 juta ton pada 2030, meningkat dari target sekitar 3,65 juta ton pada 2026. Pencapaian target tersebut diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp 4 triliun dan menurunkan emisi hingga sekitar 11 juta ton karbon ekuivalen.
Selain biomassa, PLN EPI mulai mempercepat pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) yang berasal dari limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Indonesia memiliki hampir 3.000 pabrik kelapa sawit yang menghasilkan sekitar 130 juta metrik ton POME setiap tahun.
Menurut Hokkop, uji coba pemanfaatan CBG telah dilakukan pada salah satu pembangkit milik PT Nusantara Power dan menunjukkan hasil yang menjanjikan.
“Kami berharap kalau biomassa bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi PLTU, maka CBG juga bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi di PLTG, PLTMG maupun PLTGU,” ujarnya.
DEN menilai pengembangan bioenergi perlu didukung oleh kebijakan lintas sektor. Johni menjelaskan sektor energi tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian ESDM semata karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, industri hingga keuangan.
PLN EPI juga mulai mengembangkan biohidrogen sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih global, biohidrogen dinilai memiliki peluang besar untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor.
“Kami melihat biohidrogen menjadi salah satu peluang besar ke depan karena permintaan global mulai meningkat. Potensinya berasal dari biomassa maupun limbah organik yang sangat melimpah di Indonesia,” kata Hokkop.
Pengembangan bioenergi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan perhitungan PLN EPI, setiap pemanfaatan 100 ribu ton biomassa per tahun dapat melibatkan sekitar 500 petani dan 18 kelompok tani, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat hingga Rp 450 ribu per bulan.
Saat ini PLN EPI telah mengembangkan fasilitas produksi biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis melalui kolaborasi dengan petani, koperasi, BUMDes, UMKM, BUMD, dan mitra swasta. Untuk memenuhi target biomassa tahun lalu, PLN EPI bekerja sama dengan sekitar 150 mitra di berbagai daerah.
Secara keseluruhan, PLN EPI memperkirakan pengembangan bioenergi hingga 2030 dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp 5,1 triliun, tambahan penerimaan negara Rp 670 miliar, pemanfaatan limbah hingga 20 juta ton, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau.
Meski memiliki prospek besar, pengembangan bioenergi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian harga dan penguatan ekosistem industri. Untuk itu, PLN EPI mengusulkan pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBI) sebagai acuan harga nasional bioenergi.
“Kami berharap ke depan ada Indonesian Bioenergy Index atau IBI. sehingga pasar menjadi lebih stabil, investor lebih percaya diri, dan industri bioenergi bisa berkembang lebih cepat,” kata Hokkop.
Johni menambahkan keberhasilan program biomassa sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku, standar kualitas, dukungan harga yang kompetitif, serta koordinasi kebijakan lintas sektor.
Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi bioenergi nasional. Dengan sumber daya yang melimpah dan dukungan kebijakan yang tepat, bioenergi berpeluang menjadi penggerak utama transisi energi, ketahanan energi, serta ekonomi hijau Indonesia menuju NZE 2060.
Di akhir acara, Satya Widya Yudha selaku pemimpin rapat dari DEN menyampaikan tiga kesimpulan tindak lanjut untuk mempercepat pengembangan industri bioenergi nasional. Pertama, DEN akan mendorong dukungan kebijakan lintas sektor, antara lain meminta Kementerian ESDM mengkaji pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBEI) sebagai acuan harga yang independen dari harga energi fosil, mandatori cofiring biomasa pada PLTU batubara, serta penyusunan standar mutu, sertifikasi, dan traceability produk bioenergi. PLN EPI diminta mengkaji pemetaan rantai pasok dan keekonomian harga biomasa, sementara Kementerian Keuangan diharapkan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal.
Kedua, DEN akan memfasilitasi sinkronisasi pembangunan infrastruktur energi dan logistik biomassa, terutama di wilayah sentra produksi. Ketiga, DEN akan membentuk forum koordinasi strategis lintas sektor dari hulu hingga hilir untuk menyinkronkan kebijakan dan mengawasi implementasinya.
