ESDM: RKAB Nikel 2026 Belum Diputuskan, Masih Tahap Evaluasi

Thursday, 25 June 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto ESDM

foto ESDM

daelpos.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum mengambil keputusan terkait besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel tahun 2026. Penegasan ini disampaikan untuk merespons berbagai spekulasi yang berkembang di pasar mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno mengatakan, pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha. Karena itu, belum ada angka produksi yang ditetapkan.

“Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan,” ujar Tri di Jakarta, Kamis (25/6).

Tri menegaskan, proses yang tengah berjalan merupakan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan industri dan kondisi pasar, bukan relaksasi kuota produksi.

“Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta merta (relaksasi),” tegasnya.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan tingkat produksi nikel tetap sejalan dengan kebutuhan industri hilir dan kondisi pasar. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan bahan baku bagi smelter, sekaligus mempertahankan keseimbangan pasar, stabilitas harga komoditas, serta keberlanjutan cadangan mineral nasional.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Pemerintah menegaskan seluruh usulan yang masuk masih harus melalui proses penelaahan dan evaluasi sebelum diputuskan.

Sesuai ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan II atau paling lambat 31 Juli tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak otomatis mendapatkan persetujuan.

“Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional,” ujar Tri.

See also  Sinergi BUMN, Pertamina bersama PTPN III (Persero) Dorong Kawasan Ekonomi Hijau di Sei Mangkei

Ia menambahkan, revisi RKAB bukan semata-mata ditujukan untuk menambah atau mengurangi kuota produksi. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan angka produksi yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Dalam proses tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Di satu sisi, perusahaan tambang membutuhkan kepastian usaha agar investasi dan operasional tetap berjalan. Di sisi lain, industri pengolahan dan pemurnian memerlukan pasokan bahan baku yang memadai untuk mendukung program hilirisasi nasional.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek keberlanjutan sumber daya mineral. Produksi yang terlalu tinggi dinilai berpotensi menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, serta mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Karena itu, setiap keputusan terkait perubahan RKAB nikel akan diambil secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan industri, kondisi pasar, hingga kepentingan jangka panjang pengelolaan sumber daya mineral Indonesia. _*_**

Berita Terkait

Ledakan di Kilang PPSDM Migas Cepu, ESDM Pastikan Situasi Terkendali
PGN Jaga Keandalan Distribusi Gas Bumi di Cirebon
PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 Miliar hingga Realisasi Proyek EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih di COP31
Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kementerian Kehutanan Berkolaborasi Dukung GRR Tuban
Transisi Energi Buka Ribuan Peluang bagi Lulusan ITPLN
Dorong Organisasi Adaptif dan Talenta Unggul, PLN Raih Tiga Penghargaan HR Excellence Awards 2026
PLN EPI Raih Tiga Penghargaan di Innovation Gateway 2026, Perkuat Inovasi Energi Primer Berkelanjutan
Wisuda ke-49: 598 Lulusan ITPLN Siap Hadapi Era AI dan Transisi Energi
Tag :

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 19:18 WIB

Ledakan di Kilang PPSDM Migas Cepu, ESDM Pastikan Situasi Terkendali

Friday, 20 November 2026 - 18:52 WIB

PGN Jaga Keandalan Distribusi Gas Bumi di Cirebon

Friday, 20 November 2026 - 18:32 WIB

PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 Miliar hingga Realisasi Proyek EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih di COP31

Friday, 20 November 2026 - 18:30 WIB

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kementerian Kehutanan Berkolaborasi Dukung GRR Tuban

Friday, 20 November 2026 - 18:25 WIB

Transisi Energi Buka Ribuan Peluang bagi Lulusan ITPLN

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB