daelpos.com – Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi kembali mencuat. Kali ini, pemerintah disebut tengah mempertimbangkan penggunaan desil ekonomi sebagai salah satu dasar untuk menentukan masyarakat yang berhak mengakses Pertalite.
Wacana tersebut muncul di tengah evaluasi pemerintah terhadap penyaluran subsidi BBM yang selama ini dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Jika skema ini diterapkan, masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu berpotensi tidak lagi dapat membeli Pertalite. Kemampuan ekonomi masyarakat nantinya akan dikaitkan dengan kelompok desil yang telah ditetapkan berdasarkan data sosial ekonomi.
Adapun desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Data tersebut digunakan pemerintah untuk menentukan sasaran berbagai program bantuan dan kebijakan sosial.
Dalam wacana yang beredar, kelompok desil 9 dan 10 yang berada pada kelompok ekonomi paling atas disebut berpotensi tidak mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi.
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa skema tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Pemerintah sendiri terus mencari formula agar subsidi energi, termasuk BBM, dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan sasaran menjadi penting agar anggaran negara tidak justru dinikmati kelompok masyarakat yang secara ekonomi dinilai mampu.
Selain menggunakan data kesejahteraan, sejumlah alternatif juga dapat dipertimbangkan. Salah satunya dengan melihat karakteristik kendaraan, misalnya berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), kapasitas mesin, atau indikator kepemilikan kendaraan.
Dengan begitu, pembatasan subsidi tidak hanya mengandalkan data ekonomi pemilik kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi yang tercermin dari kendaraan yang digunakan.
Meski begitu, penerapan skema berbasis desil juga membutuhkan kesiapan data dan sistem yang akurat. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya berhak menerima subsidi justru kehilangan akses akibat ketidaktepatan data.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan pembatasan Pertalite dilakukan secara transparan, terukur, dan tidak menyulitkan masyarakat yang memang membutuhkan BBM bersubsidi.
Untuk saat ini, masyarakat masih perlu menunggu keputusan dan formula resmi pemerintah terkait mekanisme penyaluran subsidi BBM tersebut.
