daelpos.com — Pasca bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Nusa Tenggara Timur (NTT) Direktorat Jenderal Cipta Karya terus bergerak memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Salah satu dukungan prioritas yang dilakukan adalah penyediaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat serta fasilitas pelayanan publik yang terdampak.
Di Kabupaten Ende, dukungan air bersih terus dilakukan melalui mobilisasi mobil tangki air dan hidran umum untuk menjangkau masyarakat di Desa Kobaleba, Kecamatan Maukoro, distribusi air bersih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 75 kepala keluarga (KK). Dukungan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses air bersih di tengah kondisi pascabencana, sekaligus mendukung pemulihan aktivitas sehari-hari warga.
Pada Rabu malam (19/08/2026), Kementerian PU, kembali menyalurkan dukungan sarana penyediaan air pada RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, melalui pengisian hidran umum eksisting sebanyak dua unit dengan kapasitas masing-masing 2.300 liter. Dukungan tersebut diperkuat dengan penambahan tandon air sebanyak tiga unit, terdiri atas dua unit berkapasitas 300 liter dan satu unit berkapasitas 250 liter. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan layanan dasar, khususnya akses air bersih untuk pasien RSUD tersebut.
Kepala BPBPK NTT Didik Wahyudi, mengatakan bahwa pemenuhan air bersih menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak dalam situasi tanggap dan pascabencana.
“Dalam kondisi pascabencana, air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga bagian penting dari upaya menjaga kesehatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat. Karena itu, kami terus berkoordinasi dan bergerak untuk memastikan masyarakat terdampak, termasuk fasilitas kesehatan dan titik-titik pengungsian, mendapatkan dukungan air bersih sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Didik.
Didik menambahkan, penanganan kebutuhan dasar masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Kementerian PU benar-benar dirasakan masyarakat. Dukungan ini akan terus kami optimalkan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan, dengan mengedepankan kecepatan pelayanan, koordinasi, serta keberlanjutan layanan dasar bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.
Melalui dukungan tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama BPBPK NTT terus memastikan layanan dasar tetap berjalan di tengah proses pemulihan pascabencana. Kehadiran pemerintah di lapangan diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial masyarakat terdampak.
