daelpos.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, pemerintah berkomitmen mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan terukur.
Dalam wawancara bersama Retno Pinasti di Gedung AA Maramis, Jakarta, Rabu (7/10), Suahasil mengatakan APBN harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus komunitas internasional.
“APBN sebagai alatnya juga harus bisa dipercaya,” ujarnya.
Menurut Suahasil, pengelolaan APBN harus dilakukan secara hati-hati, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Meski dirancang ekspansif untuk mendukung perekonomian, belanja negara tetap harus terukur dan tepat sasaran.
Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga pelayanan publik, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur dasar, perdesaan, dan sosial.
Sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), turun dari estimasi sekitar 2,85 persen pada 2026.
“Untuk APBN 2027, kita mendesain APBN dengan defisit 2,4 persen dari PDB. Ini adalah pesan dari Bapak Presiden kita. APBN betul-betul dibuat lebih efisien,” jelasnya.
Suahasil menambahkan, efisiensi anggaran dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan APBN, bukan melalui pemotongan anggaran secara reaktif. Pemerintah tetap memprioritaskan program-program nasional, termasuk program Badan Gizi Nasional (BGN), Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendorong optimalisasi operasional agar anggaran digunakan secara efektif tanpa mengurangi kualitas layanan dan manfaat bagi masyarakat.
Terkait pembiayaan negara, pemerintah juga menerapkan diversifikasi penerbitan surat utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel, seperti Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Savings Bond Ritel (SBR), turut didorong untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara.
Selain menjaga kesehatan APBN, Suahasil menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam memperkuat integritas seluruh pegawai dan kantor pelayanan.
“Kita tidak akan memberi ruang kepada pencederaan integritas, korupsi, dan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan,” tegasnya.
