daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat. Penanganan difokuskan pada pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan tanah longsor, sekaligus membangun kembali dengan prinsip build back better.
Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi harus dilakukan melalui langkah tanggap darurat yang cepat dan terukur, disertai pembangunan infrastruktur jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana berulang.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” kata Menteri Dody.
Berdasarkan laporan progres Satgas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum per 13 November 2026, terdapat 108 paket pekerjaan rehab rekon yang disiapkan dengan progres fisik secara keseluruhan telah mencapai 23,03 persen.
Penanganan dilakukan secara terpadu melalui empat sektor, yakni sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan prasarana strategis. Keempat sektor tersebut diarahkan untuk memastikan konektivitas antarwilayah kembali berfungsi, layanan air minum dan sanitasi pulih, serta fasilitas publik dapat kembali dimanfaatkan masyarakat.
Pada sektor bina marga menunjukkan progres fisik yang signifikan, yakni mencapai 99,17 persen dari enam paket pekerjaan. Penanganan mencakup pemulihan jalan sepanjang 18,37 km di Kabupaten Agam dan 7,15 km di Kabupaten Tanah Datar, serta pembangunan jembatan sepanjang 110 meter di Kabupaten Tanah Datar. Pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan ini menjadi prioritas untuk memastikan mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta akses menuju pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik kembali berjalan dengan baik.
Perkuat Perlindungan Sungai dan Layanan Dasar
Sementara itu, sektor sumber daya air, Kementerian PU menyiapkan 68 paket pekerjaan yang mencakup pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengaman sungai, rehabilitasi bendung, saluran irigasi, serta pembangunan sabo dam.
Salah satu pekerjaan penting adalah pembangunan sabo dam yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain delapan unit di Kabupaten Agam, 16 unit di Kabupaten Tanah Datar, satu unit di Kabupaten Padang Pariaman, tiga unit di Kota Padang, dan satu unit di Kota Padang Panjang. Selain itu, pengaman sungai juga direncanakan di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kota Solok.
Pada sektor cipta karya, rehab rekon diarahkan untuk memulihkan layanan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air minum dan sanitasi. Sebanyak 29 paket pekerjaan disiapkan melalui penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 12 daerah di Sumbar, pembangunan sumur bor, jaringan perpipaan, serta fasilitas sanitasi.
Adapun sektor prasarana strategis mencakup 13 paket pekerjaan yang meliputi pemulihan 30 unit prasarana kesehatan, 20 unit prasarana peribadatan, 16 unit madrasah, serta satu pondok pesantren. Rehabilitasi fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas sosial masyarakat, terutama dalam mengembalikan fungsi fasilitas kesehatan, pendidikan keagamaan, dan tempat ibadah yang terdampak bencana.
Kementerian PU juga terus mengidentifikasi dan menangani berbagai kendala pelaksanaan di lapangan, termasuk persoalan lahan pada akses menuju lokasi intake SPAM Talamau dan kawasan hutan lindung di lokasi SPAM Sawah Liek Sungai Andok, Kota Padang Panjang. Sementara di Kabupaten Kepulauan Mentawai, mobilisasi material dari Kota Padang serta proses perizinan pembongkaran bangunan eksisting menjadi perhatian untuk mempercepat pekerjaan rekonstruksi.
Melalui pelaksanaan rehab rekon secara bertahap dan terpadu tersebut, Kementerian PU terus memastikan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat tidak hanya mengembalikan fungsi infrastruktur yang rusak, tetapi juga menghadirkan infrastruktur yang lebih aman, andal, dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.








