UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

daelpos.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU), Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini dilakukan lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjawab kebutuhan penegakan hukum di Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” lanjutnya.

UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Rapat tersebut dihadiri lima pimpinan DPR, yakni Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Pengesahan UU ini juga dilakukan lebih awal dari target DPR, yakni 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang tahun ini berakhir.

“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.

Menurut Puan, UU Perampasan Aset merupakan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat. Pembahasannya bukan dilakukan karena desakan atau terburu-buru, melainkan karena kebutuhan terhadap aturan tersebut sudah mendesak.

“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” paparnya.

Dalam proses penyusunannya, DPR turut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU.

See also  Konservasi Harimau Sumatra, “Inyiak Balang” Panjaga Rimba Nagari

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan, pihaknya telah menggelar 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik bermakna (meaningful participation). Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi untuk membahas RUU tersebut.

Puan menegaskan, pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan secara hati-hati dan terbuka agar masyarakat dapat mengikuti serta memahami proses penyusunannya.

Ia berharap keterbukaan tersebut dapat menjadi pembelajaran bahwa proses pembahasan undang-undang di DPR dapat diakses dan dicermati publik.

Berita Terkait

Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar
Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas
BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT, Siapkan Penanganan Rehab Rekon
ITPLN Career Day 2026, Siapkan Talenta Adaptif Hadapi Kebutuhan Industri
Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai
Jalankan Arahan Presiden, Hutama Karya Dukung Kementerian PU Pulihkan Akses Terputus di Gayo Lues

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 15:53 WIB

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 November 2026 - 09:44 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar

Wednesday, 18 November 2026 - 06:48 WIB

Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas

Wednesday, 18 November 2026 - 06:40 WIB

BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun

Wednesday, 18 November 2026 - 06:33 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT, Siapkan Penanganan Rehab Rekon

Berita Terbaru

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB

Nasional

TEP ITB Alirkan Air ke Pustu dan Sekolah di Lereh, Jayapura

Thursday, 19 Nov 2026 - 14:10 WIB