Covid-19 Singkap Kegagapan Pemerintah Tangani Pembelajaran Jarak Jauh

Thursday, 21 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Selain nasib guru honorer yang tidak mendapat dukungan penuh pemerintah, Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes menilai ada kegagapan lain yang dialami oleh pemerintah dalam dunia pendidikan apalagi  di masa pandemi Covid-19.

“Di musibah Covid-19, kembali tersingkap bahwa musibah ini membuat kita gagap di dalam upaya penerapan kebijakan pendidikan yang fondasinya masih rapuh,” kata Fahmy di webinar yang diadakan Bidang Kesra dengan tema ‘Pendidikan Untuk Kebangkitan Indonesia Baru: Menakar Kegagapan Pemerintah Mengelola Pendidikan Rakyat Dalam Masa Pandemi’, Rabu (20/5/2020).

Pembelajaran jarak jauh yang dianggap membawa solusi justru membawa masalah baru.

“Permasalahan ketidaksiapan, ketidakbiasaan guru atau siswa dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh diartikan memindahkan pelajaran sekolah ke rumah melalui media internet, yang terjadi adalah penjejalan tugas-tugas. Orangtua ikut repot belum lagi keluhan di berbagai tempat,” ungkap Fahmy.

Pembelajaran jarak jauh, kata Fahmy, tidak bisa efektif karena banyak daerah kurang support. Infrastruktur sinyal yang masih lemah apalagi di daerah sana.

“Kalau pun internet ada, tidak semua orangtua siswa punya gadget yang cukup untuk mengakses internet. Lalu secara ekonomi ada pembelian biaya pulsa dan sebagainya. Ini persoalan yang tidak tahu kapan musibah Covid-19 ini akan berakhir,” kata dia.

See also  Bansos Tunai dan Sembako Diperpanjang hingga Desember, Turun Jadi Rp 300 Ribu

Berita Terkait

Komisi XI DPR RI Setujui Pencairan PMN pada APBN 2025
Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat untuk Bencana Aceh
Perkuat Layanan Terintegrasi, Kementerian PANRB Kebut RPerpres Pemerintah Digital
Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas
Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang
Dorong Sinergi Lintas Lembaga Tangani Pascabencana Sumatera
Pascabencana Sumbar: Kementerian PUPR Percepat Penanganan Akses, Sedimen, dan Sanitasi di Agam
Kementerian PU Kebut Penanganan Dampak Longsor dan Banjir di Jalur Padang–Bukittinggi

Berita Terkait

Tuesday, 9 December 2025 - 14:41 WIB

Komisi XI DPR RI Setujui Pencairan PMN pada APBN 2025

Tuesday, 9 December 2025 - 14:31 WIB

Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat untuk Bencana Aceh

Tuesday, 9 December 2025 - 06:56 WIB

Perkuat Layanan Terintegrasi, Kementerian PANRB Kebut RPerpres Pemerintah Digital

Monday, 8 December 2025 - 13:19 WIB

Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas

Monday, 8 December 2025 - 13:06 WIB

Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang

Berita Terbaru

Berita Utama

Komisi XI DPR RI Setujui Pencairan PMN pada APBN 2025

Tuesday, 9 Dec 2025 - 14:41 WIB

Olahraga

Arahan Erick: KONI-KOI, Dualisme Cabor Sepak Takraw Tuntas

Tuesday, 9 Dec 2025 - 14:38 WIB