DAELPOS.com – Sedikitnya 37.012 desa telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) atau 65 persen dari 56,993 desa yang DD habis dimasukkan ke Rekening Kas Desa (RKD).
Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar kepada wartawan dalam konferensi video pada hari Jumat (22/5).
Menurutnya, berdasarkan data yang dikeluarkan pada Jumat (22/5) pukul 12.00 siang diakui dari 56.993 desa tersebut telah menjadi Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan mengatur Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD sebanyak 56.504 desa.
“Sudah 99 persen lebih yang sudah ditetapkan. Namun, hanya 34 persen desa yang belum menyalurkan. Kita akan dorong agar desa yang belum salur bisa segera disalurkan,” kata Abdul Halim Iskandar.
Lebih lanjut, Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri ini memprioritaskan 3.802.367 KPM BLT DD dengan total anggaran sebesar Rp2.281 triliun.
“Setelah lebaran nanti mudah-diminta ada 100 persen yang sudah Musdesus telah menyalurkan ke KPM. Kita berharap dibulan Mei seluruh KPM sudah menerima BLT dari DD, pertama,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
Mengenai hambatan belum disalurkannya, Gus Menteri menyampaikan bahwa desa tidak menyalurkan tetapi sudah menyetujui Musdesus biasanya terjadi ditingkat kabupaten. Dalam hal ini, dalam penyelesaian data KPM masih belum selesai.
“Ada juga yang ingin berurusan, baik BLT, tunai, maupun non-tunai, harus jadi BLT, DDnya tertahan. Jadi, kami berharap desa yang sudah siap salur, agar dibiarkan untuk menyalurkan BLT DDnya,” katanya.
Selain itu, lanjut Gus Menteri, terhambat salur karena belum musdesus salah hanya terkendala karena belum butuh BLT DD.
“Beberapa kita menemukan contoh di Sumsel sekitar kawasan perkebunan karet, di mana desanya makmur, tidak begitu terasa COVII 19, masyarakat sejahtera semua, mempelajari COBA tidak berubah atau memperburuk. Jika situasinya seperti itu, kita akan menyediakan ruang untuk tidak menyalurkan,” katanya.
Namun demikian, tambah gus Menteri, tetap menetapkan apapun kondisinya tetap Musdesus dan mengalokasikan anggaran BLT DD di APBDes.
“Ini selesai ketika anggaran sudah ada di APBDes, pagunya sudah ada, kan tinggal menyalurkan kompilasi ditemukan warga yang memang terlihat jelas 19. Jika tidak digunakan ya tidak apa-apa. Nanti akan ada perubahan APBDes baru,” katanya.
Gus menteri berharap, menentang menentang terhambatnya BLT DD bisa selesai dan penyalurannya bisa rampung 100 persen hingga akhir Mei.
“Kita berharap kepada bupati dan walikota untuk merilis persetujuan desa agar desa dapat melakukan percepatan penyaluran BLT desa. Jangan dihambat dan jangan banyak aturan. Mudah-mudahan KPM yang mau nerima BLT bisa memanfaatkannya sebelum lebaran,” katanya.
Turut hadir dalam konferensi pers Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Staf Khusus Mendes Ahmad Iman Syukri, dan Dirjen PPMD Taufik Madjid.
