Hilangnya Otonomi Daerah Dalam RUU Omnibus Law, Ini Kata Mardani Ali Sera

Wednesday, 24 June 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Polemik tentang RUU Omnibu Law di tanah air menjadi perhatian serius Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, terutama potensi hilangnya otonomi/kewenangan daerah dan ini bisa berbahaya.

“Semangat reformasi adalah menghilangkan kekuasaaan yang sentralistik dalam konteks berdemokrasi. Bukan sebaliknya, seperti yang ada dalam RUU Omnibus Law”, katanya dalam rilis yang disiarkan ke media, Rabu (24/6).

Menurutnya, negara sebesar Indonesia membutuhkan peran daerah melalui pendekatan kebijakan bottom-up. Penulis buku #KamiOposisi ini, menegaskan potensi hilangnya otonomi daerah dapat dilihat dalam pasal 162,163,164, dan 166 RUU Omnibus Law yang menempatkan seluruh Kepala Daerah dibawah komando Pemerintah Pusat.

“Imbasnya, Pemerintah Pusat berwenang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mencabut/membatalkan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat Pemda,” keluhnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengkhawatirkan jika Pemda tetap menjalankan Perda yang telah dibatalkan Pemerintah Pusat, maka Kepala Daerah dan Anggota DPRD daerah yang bersangkutan tidak mendapatkan gaji maupun tunjangan selama 3 bulan, bahkan Daerah tersebut dikenakan potongan/penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.

“Belum lagi wacana penyelarasan pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemda yang justru bisa mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah perlu ingat bahwa selama ini PAD kita masih dibawah 10%. Justru pemerintah pusat perlu menghadirkan kebijakan untuk memperkuat hal tersebut,” ujarnya.

Padahal, menurut Mardanai, seperti menggali potensi pajak kan memacu inovasi daerah agar PAD meningkat sampai mewujudkan kemandirian eknonomi daerah. Bukan malah memangkasnya. Dalam menerapkan demokrasi di negeri sebesar ini, keseimbangan hubungan pusat-daerah perlu dijaga.

“Dalam merumuskan suatu peraturan, pemerintah perlu berfikir jauh. Ini justru bisa menimbulkan masalah baru di berbagai daerah seperti tersendatnya berbagai proses karena Pemda merasa tidak bertanggung jawab. Masyarakat lagi yang terkena imbasnya,” pungkasnya.

See also  Lebih Dari 1.100 SPKLU Tersedia, PLN Siap Layani Mobilitas EV di Hari H Pemilu 2024

Berita Terkait

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan KRL Bekasi
BBM Bersubsidi Tidak Naik, Mendes Yandri: Presiden Prabowo Bela Rakyat Kecil
Jelang UCLG ASPAC 2026, Kementerian PU Tata Infrastruktur Kendari, Sistem Pengendalian Banjir Disiapkan
Wamen PU Tinjau Progres Sekolah Rakyat DKI, Hutama Karya Dukung Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Berkualitas
Kementerian PU Kebut Jembatan Krueng Tingkeum, Ditarget Fungsional Juli 2026
Pemerintah Kebut Hunian Layak Warga Pinggir Rel, Seskab Teddy Tinjau Proyek di Pasar Senen
Mendes Yandri Dukung DPP LDII Bentuk Desa Binaan Tematik di Berbagai Wilayah
Bukan Energi Listrik Saja, Begini Cara Pertamina Dorong Pemanfaatan Panas Bumi untuk Perekonomian Rakyat

Berita Terkait

Wednesday, 29 April 2026 - 13:19 WIB

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan KRL Bekasi

Tuesday, 28 April 2026 - 19:29 WIB

BBM Bersubsidi Tidak Naik, Mendes Yandri: Presiden Prabowo Bela Rakyat Kecil

Tuesday, 28 April 2026 - 19:21 WIB

Jelang UCLG ASPAC 2026, Kementerian PU Tata Infrastruktur Kendari, Sistem Pengendalian Banjir Disiapkan

Tuesday, 28 April 2026 - 18:19 WIB

Wamen PU Tinjau Progres Sekolah Rakyat DKI, Hutama Karya Dukung Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Berkualitas

Monday, 27 April 2026 - 17:22 WIB

Kementerian PU Kebut Jembatan Krueng Tingkeum, Ditarget Fungsional Juli 2026

Berita Terbaru

Berita Utama

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan KRL Bekasi

Wednesday, 29 Apr 2026 - 13:19 WIB

Berita Terbaru

4 Tahun Kering, Hutama Karya Alirkan Air ke Irigasi Beo Talaud

Wednesday, 29 Apr 2026 - 11:10 WIB