DAELPOS.com – Menghadapi krisis iklim, pola pengabdian masyarakat di Perguruan Tinggi saat ini sudah tidak mencukupi, perlu perubahan mendasar dalam implementasi Tri Dharma. Pengabdian masyarakat saatnya memiliki bobot yang sama dengan unsur pendidikan dan penelitian, demikian disampaikan Mahawan Karuniasa saat menutup Webinar Nasional 4.1 APIK Indonesia Network. Acara Seminar Nasional tersebut diselenggarakan secara rutin setiap tahun oleh Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) untuk membahas perkembangan situasi aksi dan riset terkini perubahan iklim di Indonesia. Khusus tahun ini atau Seminar Nasional ke 4 diselenggarakan dalam jaringan bekerjasama dengan Environment Institute pada Selasa dan Rabu, tanggal 14-15 Juli 2020.
Krisis iklim semakin nyata, belum lama, World Economic Forum (WEF) dalam kicauannya menginformasikan kutub selatan memanas tiga kali lebih cepat dari rata-rata. Sebelumnya World Meteorological Organization (WMO) juga menyampaikan suhu Lingkar Arktik pada akhir Juni 2020 mencapai positif 38 derajad Celsius. Krisis iklim apalagi dengan pandemi Covid-19 saat ini membutuhkan respon cepat dan akurat dari berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi
Berbagai penelitian telah banyak dilakukan, namun dalam hal relevansinya dengan kebutuhan di lapangan dan kecepatan untuk sampai di masyarakat agar terwujud menjadi manfaat, sangat perlu ditingkatkan. Rendahnya nilai unsur pengabdian masyarakat dalam Tri Dharma, menjadi salah satu hambatan peran Perguruan Tinggi, ungkap Mahawan, Ketua Umum APIK Indonesia Network dan Direktur Environment Institute.
Hadir dalam acara tersebut Nur Masripatin, Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga menyampaikan perlunya tatanan baru pengendalian perubahan iklim, mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang membongkar berbagai prediksi dan asumsi pembangunan nasional. Webinar Nasional yang mengusung tema Tatanan Baru Pengendalian Perubahan Iklim Pascapandemi Covid-19 dihadiri perwakilan dari seluruh Region APIK Indonesia Network, yaitu dari Region Papua, Maluku, Bali-Nusatenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Pada kesempatan tersebut juga hadir Direktur Mitigasi KLHK, Emma Rachmawati, yang menyampaikan perkembangan aksi iklim dan optimisme pencapaian target Indonesia dalam memenuhi komitmen Paris Agreement.
