Kemendagri Bahas Implementasi Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami

Monday, 10 August 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Berkaitan dengan masalah penanganan gempa, tsunami dan bencana alam lainnya yang menjadi tantangan daerah-daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membahas kesiapan dan implementasinya, baik kesiapan berdasarkan sistem keuangan dan standar pelayanan minimum yang harus menjadi protokol dasar saat daerah diperhadapkan dengan keadaan darurat seperti bencana alam.

“Dalam sistem keuangan Pemda dan sistem perencanaannya ada standar pelayanan minumum urusan yang harus wajib untuk dikerjakan sesuai dengan tantangan daerah yaitu gempa bumi, tsunami. Mulai dari informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan (kesiapsiagaan), pelayanan penyelamatan (evakuasi korban bencana). Ini peraturan pemerintahnya sudah disiapkan, kemudian regulasi lanjutan dari Permendagri sudah ada,” terangnya.

Selain itu, Mendagri menuturkan masalah penanganan gempa dan bencana tsunami memang pemegang kunci utama mulai dari perencanaan kesiapsiagaan sampai reaksi terhadap gempa adalah Pemda.

“Jadi ada peringatan, mengambil keputusan, menyebarluaskan, evakuasi dan selanjutnya. Ini sudah diatur sebenarnya dalam sejumlah aturan, sudah kami buatkan kepada Pemda diantaranya adalah dimasukkan dalam standar pelayanan minimum,” ujarnya.

Adapun, beberapa permasalah utama yang dibahas pada Rakor Melalui Video conference ”Pembahasan Implementasi Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami” di Ruang Rapat Mendagri Gedung A Lantai 2, Jakarta Pusat, Senin (10/08/2020), ialah :

Pertama, mengenai sistem peringatan dini tersebut. Apakah desentralisasi dari pusat sistem teknologinya atau desentralisasi masing-masing daerah melakukan inovasi sendiri. Mendagri memberi masukkan untuk sentralisasi sitem.

Kedua, sistem evakuasinya. Jadi, sistem evakuasinya begitu diberikan peringatan dini daerah mempersiapkan langkah-langkah untuk evakuasi termasuk pengadaan penampungan (shelter). Tempat evakuasi di masing-masing daerah tentu berbeda berdasarkan letak geografis masing-masing daerah nya. Sehingga proses evakuasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing.

See also  Assessment Center Kemendagri Raih Akreditasi A dari BKN

Ketiga, mengenai peralatan. Problematika untuk masalah pemeliharaan dan perawatan ialah biaya yang cukup tinggi. Akhirnya, ada ups and down, ketika ada masalah baru kemudian rama-ramai dikerjakan, ini tidak akan konsisten, disamping biaya rawatnya yang cukup tinggi. Selain itu, dibutuhkan biaya pelatihan khusus untuk SDM yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang konsistensinya belum terjadi lantaran masalah anggaran.

Keempat, masalah kapasitas Fiskal. Diharapkan semua daerah yang rawan gempa membangun sistem evakuasi dan sistem respond termasuk tempat penampungan (shelter) dan tempat evakuasi didaerah ketinggian.

Oleh sebab itu, daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah mendapatkan dukungan dari dana alokasi khusus fisik (DAK). Tujuannya agar mereka dapat melaksanakan perawatan, pengadaan, termasuk untuk pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan SDMnya.

“Nah PADnya tinggi mereka bisa membangun sistem itu, diadakan. Tetapi yang kapasitasnya rendah juga banyak, artinya sangat tergantung dari transfer pusat kehidupan daerah tersebut,” ujarnya.

Berita Terkait

Senator Mirah: Penanganan Deforestasi Hingga Pengelolaan Sampah di NTB Harus Menjadi Urgensi
Wamendes Ariza Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Tidak Akan Matikan BUM Desa dan Usaha Masyarakat
Wamendes Sebut Data dan Fakta Kunci Pembangunan Desa
Berhajilah Lewat Jalur Resmi, Jangan Tergoda Janji Manis Oknum Nakal
Dorong Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian PU Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum
Buka Rakernas PB Pergatsi 2025, Wamen Diana Targetkan Gateball Tampil di SEA Games Thailand 2025
IHC Perkuat Sistem Tata Kelola Klinis Berbasis Etika Profesi, Pondasi Layanan Kesehatan yang Aman dan Bermartabat
Perkuat Kerja Sama Strategis, DPD RI Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Republik Ceko

Berita Terkait

Thursday, 15 May 2025 - 09:55 WIB

Senator Mirah: Penanganan Deforestasi Hingga Pengelolaan Sampah di NTB Harus Menjadi Urgensi

Thursday, 15 May 2025 - 09:38 WIB

Wamendes Ariza Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Tidak Akan Matikan BUM Desa dan Usaha Masyarakat

Thursday, 15 May 2025 - 09:35 WIB

Wamendes Sebut Data dan Fakta Kunci Pembangunan Desa

Wednesday, 14 May 2025 - 22:15 WIB

Berhajilah Lewat Jalur Resmi, Jangan Tergoda Janji Manis Oknum Nakal

Wednesday, 14 May 2025 - 19:20 WIB

Dorong Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian PU Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum

Berita Terbaru