DAELPOS.com – Rumor pembangunan infrastruktur memggunakan dana haji sempat menuai kontroversi banyak kalangan. Hal itu sebagaimana dikatakan Ace Hasan Syazily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama. Ia meluruskan bahwa dana haji tidak digunakan untuk insfrastruktur.
“Ada isu uang jamaah haji di pakai buat jalan tol. Itu bohong. Uang jamaah dikelola oleh BPKH saat ini sebesar 139 triliun”, ujar Ace Hasan pada acara Jagong Masalah Umrah dan Haji, Selasa (13/10/2020), di Bandung Barat.
Ace Hasan mengatakan bahwa dana jamaah haji yang dikelola BPKH memberikan banyak nilai manfaat yang digunakan mensubsidi penyelenggaraan ibadah haji.
“Pada 2019 biaya haji perorang itu Rp. 70.142.789. Kemudian disubsidi dari nilai manfaat Rp. 34.907.187 sehingga biaya haji jadi 35.238.602”, papar Ace.
Selain itu politisi Partai Golkar itu juga menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya DPR memiliki peran pengawasan dan penyusunan anggaran penyelenggaraan haji.
“Jadi kita ikut mengawasi penyelenggaraan. Misalnya pemondokan kapasitasnya empat orang, tapi yang ngisi enam orang. Kita tegur, nggak boleh itu”, kata Ace.
Ace Hasan mengakui bahwa masih banyak masalah dalam setiap penyelenggaraan haji. Salah satunya adalah lama antrian atau daftar tunggu yang panjang. Menurutnya di Jawa Barat rata-rata lama tunggu haji selama 20 tahun.
Pembicara lainnya, Adib, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jabar mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan haji, pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan salah satunya adalah pembangunan embarkasi haji di Indramayu.
“Kita akan terus tingkatkan fasilitas calon-calon dhuyuf rahman. Para calon tamu Allah. Jadi ini layanan haji yang akan terus kami tingkatkan”, ujar Adib.
Adib juga mengingatkan agar pegawai di lingkungan Kemenag Jabar untuk selalu memberikan pelayanan terbaik urusan keagamaan.
“Kita ini khodulimul ulama dan ummah, melayani ulama dan umat. Bapak-bapak semua ini tokoh di masyarakat, menjadi keteladanan dari aspek integritasnya”, kata Adib.(*)
