Di Subang, Mendes PDTT dan Mensos Tinjau Langsung Penyaluran BST dan BLT Dana Desa

Friday, 6 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial, Juliari P Batubara meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).

Mereka ingin memastikan bahwa warga terdampak ekonomi akibat covid 19 benar-benar mendapat sentuhan dari jaring pengaman sosial yang ada.

“Ini satu kolaborasi yang sangat bagus di era kementerian kabinet Indonesia maju di bawah komando Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa, ini sebuah orkestrasi dan kolaborasi yang bagus utamanya soal sosial,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaanya, mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen tinggi dalam memikirkan rakyat terutama masyarakat kalangan bawah. Ia bahkan mengaku sempat kelabakan saat Presiden meminta dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai.

“Hampir setiap hari saya ditelfon (presiden), ditanya, sudah cair berapa, sudah berapa persen yang cair, dimana saja saya ingin tahu. Ini menunjukkan bahwa komitmen presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tapi juga mengawal, apakah betul menterinya bekerja dengan baik,” ujar Gus Menteri.

Terkait BLT Dana Desa, Gus Menteri mengungkapkan, bahwa beberapa desa di Indonesia telah kehabisan dana desa sehingga tidak lagi dapat menyalurkan BLT.

Meski demikian, lanjutnya, kekurangan anggaran tersebut diambil alih oleh Kementerian Sosial untuk menutupi kekurangan anggaran BLT dana desa.

“Artinya tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak tercover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada,” ujar Gus Menteri.

Di samping itu, Gus Menteri juga mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan terus mengawal program-program jaring pengaman sosial. Sebab menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu memiliki prinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan.

See also  Jamal, Komandan Energi Terbarukan dari Dusun Bondan

“Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain,” tegasnya.

Berita Terkait

Kredit Infrastruktur Bank Mandiri Tembus Rp 491,63 Triliun per Februari 2026
Wamenkeu Juda Paparkan 4 Pilar Penerimaan Negara Hadapi 2026
Ketua DPD RI: RUU Kesejahteraan Sosial Harus Perkuat Ketahanan Bangsa
Evaluasi Mudik 2026, Komisi V DPR Apresiasi Kinerja Kementerian PU
BBM Subsidi Dipastikan Tak Naik Hingga Akhir 2026
OJK Terbitkan Panduan Media Sosial Perbankan, Perkuat Tata Kelola Digital Industri Bank
Kementerian PU Dorong Realisasi Anggaran untuk Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatera
Ratusan Bahasa Terancam Punah, DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Bahasa Daerah

Berita Terkait

Wednesday, 8 April 2026 - 17:32 WIB

Kredit Infrastruktur Bank Mandiri Tembus Rp 491,63 Triliun per Februari 2026

Wednesday, 8 April 2026 - 17:28 WIB

Wamenkeu Juda Paparkan 4 Pilar Penerimaan Negara Hadapi 2026

Wednesday, 8 April 2026 - 09:38 WIB

Ketua DPD RI: RUU Kesejahteraan Sosial Harus Perkuat Ketahanan Bangsa

Wednesday, 8 April 2026 - 00:12 WIB

Evaluasi Mudik 2026, Komisi V DPR Apresiasi Kinerja Kementerian PU

Tuesday, 7 April 2026 - 10:39 WIB

BBM Subsidi Dipastikan Tak Naik Hingga Akhir 2026

Berita Terbaru