KPK Bantu Selesaikan Aset Daerah Bermasalah di Kepulauan Riau

Thursday, 12 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – KPK fokus membantu penyelesaian aset pemerintah daerah yang bermasalah di seluruh Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau. Aset daerah yang tidak diurus berpotensi dikorupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan hal tersebut dalam acara penyerahan sertifikat tanah Pemda sebagai bagian dari program pencegahan korupsi terintegrasi, di kantor Walikota Batam, Kepulauan Riau (11/11). Kegiatan ini dihadiri juga oleh Pjs Gubernur Kepri Bahtiar, Kakanwil BPN Kepri dan pejabat pemerintah provinsi lainnya.

“Kami minta kerja sama yang baik dari seluruh pemerintah daerah. Biarlah repot mencari data–data di saat masa pencegahan daripada repot mencari data saat penangkapan,” ujar Firli.

KPK, lanjut Firli, mendorong agar Pemda lebih aktif menertibkan dan  menyelesaikan aset Pemda yang belum bersertifikat. Hal ini sebagai salah satu tugas KPK berdasarkan UU untuk melakukan upaya pencegahan korupsi terintegrasi melalui pelaksanaan koordinasi dan supervisi.

Pjs Gubernur Bahtiar Baharuddin meminta semua Bupati/Walikota se–Kepri untuk bersungguh–sungguh membantu program KPK menyelesaikan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah di Kepri. ”Penerbitan sertifikasi tanah bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Kanwil Badan Pertanahan Negara Kepri Askani mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan kehadiran KPK dalam penyelesaian sengketa aset daerah. Selama ini pihaknya mengaku agak kesulitan dalam penyelesaian sengketa terutama dalam mendapatkan data asli. Kehadiran KPK, membuat BPN Kepri telah menyelesaikan 96 persen aset daerah.

“Penyelesaian aset penting bagi pemda. Jika telah diterbitkan sertifikatnya oleh BPN, maka kemungkinan diterbitkan lagi sertifikat yang sama sangat kecil sekali. Dengan adanya KPK memdampingi, kami BPN sangat bersemangat sekali. Banyak kesulitan kami teratasi,” ungkap Askani.

See also  Megawati dan Menhan Prabowo Resmikan Patung Bung Karno Sedang Menunggang Kuda

Berita Terkait

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis
Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui
Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 November 2026 - 16:14 WIB

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Wednesday, 18 November 2026 - 22:24 WIB

Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja

Wednesday, 18 November 2026 - 21:40 WIB

Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket

Tuesday, 17 November 2026 - 16:37 WIB

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB