DAELPOS.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menghadiri Seventh Group of 20 (G20) Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Italia. Dalam pembukaan forum parlemen negara-negara G20 tersebut, Puan mengingatkan terkait global vaccination road map sebagai upaya dunia mengakhiri pandemi Covid-19.
Forum P20 dibuka oleh Perdana Menteri Italia di Palazzo Madama, Gedung Senat Italia di Roma, Kamis (7/10/2021). Indonesia mendapat giliran menyampaikan pendapat pada sesi 1 event ini. Pertemuan ini dihadiri para Ketua Parlemen negara-negara anggota G20.
“Pandemi telah menyebabkan krisis kemanusiaan. Di 2020 tercatat 255 juta orang kehilangan pekerjaan dan 124 juta orang kembali ke kemiskinan,” kata Puan saat menyampaikan pendapat di forum P20. Ia menyampaikan ada beberapa hal yang P20 dapat lakukan guna mengangkat beban sosial dan menciptakan pekerjaan.
Pertama, kata Puan, dengan memperkuat laju pemulihan pandemi dan mempercepat vaksinasi global. “Penanganan kesehatan adalah kunci pemulihan. Dunia memerlukan Rencana Global mengakhiri pandemi, termasuk global vaccination road map untuk mencapai distribusi vaksin secara adil dan merata,” ucapnya.
Dalam diskusi bertajuk ‘Response to the Social and Employment Crisis caused by the Pandemic’ itu, Puan merinci sejumlah langkah terkait global vaccination road map. Mulai dari mendukung dose-sharing, meningkatkan dan diversifikasi produksi vaksin global, mendukung transfer teknologi dan pengecualian hak kekayaan intelektual, serta menghapuskan diskriminasi vaksin.
“Negara dengan tingkat vaksinasi tinggi, maka ekonominya cenderung tumbuh lebih tinggi. Di Indonesia, tingkat vaksinasi mencapai lebih dari 150 juta suntikan dan diharapkan mencapai 70 persen target suntikan pertama sebelum akhir tahun 2021,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.
P20 pun disebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan seimbang di berbagai kawasan sebagai langkah kedua guna mengangkat beban sosial akibat pandemi Covid-19. Puan menyebut, pertumbuhan ekonomi yang positif akan membuka kembali lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. “Masyarakat internasional perlu melakukan koordinasi kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun moneter,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menyinggung soal pemulihan ekonomi yang dapat dilakukan seiring implementasi ekonomi hijau. Menurutnya, hal itu untuk menciptakan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang. “Di Indonesia, ekonomi tumbuh cukup tinggi 7,07 persen pada semester kedua. Secara bersamaan Indonesia juga berkomitmen mewujudkan kebijakan ekonomi yang berkualitas dan hijau,” jelas Puan.
Puan juga mendorong masyarakat internasional mendukung negara berkembang untuk mengatasi dampak sosial pandemi. Ia memberi contoh bantuan yang bisa dilakukan yakni seperti mengatasi naiknya kemiskinan dan kesenjangan. “Negara maju masih memiliki sumber daya untuk memberi dukungan. Di Indonesia kami mengalokasikan sekitar US$ 52 miliar untuk pemulihan tahun 2021 yang membantu mengurangi dampak sosial ekonomi pandemi,” sebut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Puan menyinggung pula perlunya masyarakat internasional membantu aspek sosial di negara berkembang, termasuk kesetaraan gender. “Potensi perempuan perlu terus diberdayakan pada masa pemulihan pandemi. Jika perempuan maju, maka suatu negara juga akan maju,” tambah Puan.
Karena itu, dia mengajak negara-negara G20 melalui forum P20 untuk meningkatkan kemitraan global dan memperkuat multilateralisme agar bisa bisa membantu menyelesaikan masalah global dampak pandemi Covid-19. “Parlemen dapat mempengaruhi posisi internasional negara-negara dan mendorong pemerintah untuk mengembangkan solidaritas global dan saling percaya antar negara ketimbang penyelesaian unilateral,” tegas Puan yang mendapat tepuk tangan meriah dari para speakers G20 yang hadir.
“Saya ingin tegaskan bahwa hanya dengan kemitraan global kita dapat bersama mengakhiri pandemi, termasuk menyelesaikan krisis sosial dan ketenagakerjaan,” imbuh Puan. Selain Indonesia, ada 8 negara lain yang berbicara pada sesi pertama P20. Ke-8 negara itu adalah Ketua Parlemen Brasil, China, Prancis, India, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, dan Turki.
