DAELPOS.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) sebagai penanganan pascabencana erupsi Gunung Semeru di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (2/6/2022). Tercatat dari total Huntap sebanyak 1.951 unit yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah selesai seluruhnya dan sekitar 300 unit sudah dihuni sejak Hari Raya Idul Fitri awal Mei 2022.
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan Huntap bagi korban erupsi Gunung Semeru belum dihuni karena masih menunggu pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang melekat dengan bangunan Huntap. Saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tengah mengupayakan penyelesain dan ditargetkan selesai akhir Juli 2022.
“Saya meminta paling lambat 3 bulan ke depan seluruhnya sudah selesai, termasuk fasiltas pendukungnya sehingga masyarakat sudah bisa masuk dan nyaman,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf Amin menambahkan pembangunan Huntap/Huntara ini merupakan bagian dari upaya pemindahan secara bertahap masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Desember 2021 lalu. Dengan adanya rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan, khususnya perekonomian keluarga.
“Kami harap masyarakat bisa merawat Huntap ini dengan baik. Ini adalah salah satu yang perlu kita syukuri bersama dan jangan sampai dijual,” tutur Wapres.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan untuk konstruksi bangunan Huntap yang dibangun Kementerian PUPR sebanyak 1.951 unit telah selesai seluruhnya. Huntap dibangun berukuran 6 m x 6 meter pada tanah seluas 10×14 meter untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dan menyatu dengan huntara.
“Desain dan spesifikasi teknis Huntap menggunakan konsep build back better dengan konsep rumah tahan gempa sistem RISHA. Seluruhnya menggunakan produk dalam negeri,” kata Iwan Suprijanto.
Lebih lanjut, Iwan Suprijanto mengatakan selain bangunan hunian, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Ditjen Cipta Karya juga tengah menyelesaikan pembangunan sejumlah fasilitas untuk menambah kenyamanan bagi penghuni berupa jalan lingkungan, drainase dan dinding penahan tanah dengan progres sudah 95,6%.
“Selain itu juga fasilitas Air Minum dengan progres 88,7% dan prasarana sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah dengan progres 84,9%,” kata Iwan Suprijanto.
Secara rinci, Iwan Suprijanto mengatakan untuk instalasi air minum dibangun reservoir berkapasitas 300 m3, pipa jaringan distribusi sepanjang 5.280 meter, 2 unit broncapture, perlintasan dan asesoris untuk menyambung Saluran Rumah sebanyak 1.951 SR. Total kapasitas penyediaan air minum sebesar 25 liter/detik untuk 2.000 KK yang bersumber dari Kali Tunggeng dengan debit 10 liter/detik, Kali Pitik 5 liter/detik (gravitasi), dan Hutan Bambu dengan debit 10 litet/detik dengan biaya sebesar Rp17 miliar.
Sementara untuk prasarana sanitasi dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 80 – 500 KK dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 2000 KK. Anggaran pembangunannya sebesar Rp57,5 miliar. Di lokasi Huntap juga dilengkapi fasilitas lain untuk mengakomodasi kegiatan sehari-hari warga seperti, fasilitas umum, masjid, sekolah, sarana olahraga, lapangan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pasar.
Huntap di Lumajang dibangun dengan anggaran sebesar Rp350,55 miliar oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya. Huntap ini mulai dibangun pada Januari 2022 untuk penerima manfaat berasal dari tujuh desa di Kabupaten Lumajang yakni Desa Sumbersari, Desa Kebondeli Utara, Desa Kebondeli Selatan, Desa Curah Koboan, Desa Gumukmas, Desa Kamarkajang, dan Desa Kajar Kuning.
Turut hadir dalam acara, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Sekretaris Ditjen Cipta Karya Riono Suprapto, Kepala BBWS Brantas Haerudin C Maddi, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur M. Reva Sastrodiningrat, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV Kementerian PUPR Sultan Sidik Nasution. (*)
