Askopindo Berharap Keberpihakan Pemerintah Terhadap Perkembangan Koperasi

Monday, 28 October 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerima Audiensi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (ASKOPINDO) di Ruang Rapat Menteri Koperasi dan UKM. Jakarta, Senin(28/10/2019)./daelpos.com

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerima Audiensi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (ASKOPINDO) di Ruang Rapat Menteri Koperasi dan UKM. Jakarta, Senin(28/10/2019)./daelpos.com

DAELPOS.com -: Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) berharap kepada Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM yang baru di era kabinet Indonesia Maju, agar koperasi di eranya bisa lebih tumbuh dan berkembang, melalui keberpihakan pemerintah terhadap koperasi.

Harapan tersebut diungkapkan Ketua Umum Askopindo Sahala Pangabean yang didampingi pengurus Askopindo, dalam pertemuan langsung dengan Menkop dan UKM Teten Masduki yang didampingi Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, di gedung Kemenkop dan UKM di Jakarta, Senin (28/10/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Sahala mengatakan, di kabinet baru Indonesia Maju ini, ia mendambakan sekali koperasi Indonesia bisa maju bersama. Di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 menyebutkan, koperasi merupakan badan usaha yang tepat dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.

“Koperasi menjadi salah satu pilar ekonomi bangsa. Kami ingin sekali, koperasi tak lagi dipandang sebelah mata. Koperasi bisa menjadi salah satu badan usaha yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha,” ucapnya.

Di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi menurut Sahala sudah sangat tidak relevan. Untuk itu di Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang saat ini tengah dibahas, asosiasi menaruh harapan yang cukup besar.

Pihaknya juga merasa, selama ini pemerintah kurang memberdayakan keberadaan koperasi. Ia mencontohkan, koperasi di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Belanda dan Australia, keberadaan koperasinya justru diproteksi oleh pemerintahnya.

“Kami berharap, di Undang-Undang yang baru nanti, harus ada perlindungan bagi koperasi. Sistem ekonomi saat ini sudah neolib kapitalis, di mana yang kuat yang bertahan. Kalau dihadapkan dengan koperasi mana bisa?” keluhnya.

Askopindo ingin, koperasi bisa survive dan diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya. Untuk bisa kuat dan maju, saat ini pun koperasi sudah banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Apalagi kata Sahala, di era revolusi digital 4.0 saja, sudah banyak koperasi yang mengadopsi teknologi. Banyak startup yang menjalankan sistem koperasi. Hal ini diharapkan semakin menumbuhkan semangat koperasi di kalangan generasi milenial.

Dukung Koperasi Lebih Berperan

Menjawab hal ini, Teten sangat berterima kasih atas masukan dari pelaku koperasi. Di beberapa hari ia menjabat, Teten mengaku masih banyak yang harus dipelajarinya.

“Kami terima usulan maupun gagasan dari berbagai pihak termasuk Askopindo. Tentunya ini demi berkembangnya koperasi dan UKM sebagaimana arahan Presiden Jokowi kemarin,” kata Teten.

Menkop dan UKM mengatakan saat ini, koperasi ditantang untuk lebih berperan, terutama ditengah ekspor yang menurun hingga gejolak ekomomi yang belum stabil. Menurutnya, inilah momentum bagi koperasi dan UKM untuk lebih cepat bertumbuh.

“Pembiayaan saat ini masih jadi kendala, makanya koperasi jangan melakukan bisnis as usuall lagi, harus gerak cepat dan buat gebrakan, supaya koeprasi dan UKM ini naik kelas. Bahkan produknya bisa terus bersaing dengan produk luar negeri,” ujarnya.

Di tengah defisit neraca berjalan yang cukup berat, harapannya, lanjut Teten, koperasi diharapkan mulai bisa go internasional. Jangan hanya bermain dipasar domestik.

Koperasi juga diharapkan bisa berkolaborasi dengan perusahaan besar. “Koperasi kecil kalau sendiri-sendiri bagaimana bisa melawan perusahaan besar. Harus ada kluster dan modernisasi,” imbaunya.

Ia juga menyambut baik pihak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersama-sama ikut men-support pembiayaan bagi UKM. Setidaknya, dari sisi regulasi sudah ada komitmen yang jelas.

“Kami bicara dengan OJK terkait pembiayaam koperasi dan UKM, bagaimana pembiayaan di sektor ini bukan lagi skala recehan, tapi skala yang besar supaya KUR dan LPBD bisa terserap banyak. Harus ada skema,” tuturnya.

Teten menjanjikan, di masa kepemimpinannya, ia ingin bergerak cepat. “Tak usah kita membuat hal yang besar, minimal 2 persennya dari permasalahan yang ada kita bisa selesaikan dulu. Saya ingin buat dari kecil ini berdampak besar,” katanya.

Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno menambahkan, keberadaan koperasi saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Adanya program Reformasi Total Koperasi turut berperan menciptakan koperasi berkualitas.

“Pengawasan terhadap koperasi guna menciptakan pengelolaan koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi. Sinergi antara pengawas koperasi di daerah dan pusat menjadi salah satu hal yang mutlak untuk meningkatkan kualitas koperasi,” pungkasnya.(DAE)

See also  Kajian Kemendagri Terkait Evaluasi Pilkada Memasuki Babak Akhir

Berita Terkait

Hutama Karya Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Catatkan Pertumbuhan Berkualitas
Jalan Daerah Era Presiden Prabowo Diperlebar Menjadi Sekitar 8 meter Dari Semula Sekitar 3 Meter
Mentrans: Masa Depan Indonesia Tidak Ditentukan oleh Jawa
Kelola 14 Ruas Tol Di Indonesia, Hutama Karya Catatkan Kinerja Positif Pengelolaan Jalan Tol
Mentrans: Abad ke-21 Bukan Lagi Era Memindahkan Penduduk, Tapi Memindahkan Talenta
Tinjau Lokasi Bencana Gempa Sulteng, Menteri Dody Prioritaskan Keandalan Infrastruktur Dasar
Lewat HK WASH Infra, Hutama Karya Dorong Kemandirian Ekonomi Warga Melalui Pengelolaan Air Siap Minum
Hadapi Ancaman El Nino, Menteri PU Perkuat Irigasi dan Amankan Pasokan Air untuk Pangan Nasional

Berita Terkait

Wednesday, 24 June 2026 - 12:39 WIB

Hutama Karya Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Catatkan Pertumbuhan Berkualitas

Tuesday, 23 June 2026 - 19:06 WIB

Jalan Daerah Era Presiden Prabowo Diperlebar Menjadi Sekitar 8 meter Dari Semula Sekitar 3 Meter

Tuesday, 23 June 2026 - 13:18 WIB

Mentrans: Masa Depan Indonesia Tidak Ditentukan oleh Jawa

Tuesday, 23 June 2026 - 13:07 WIB

Kelola 14 Ruas Tol Di Indonesia, Hutama Karya Catatkan Kinerja Positif Pengelolaan Jalan Tol

Sunday, 21 June 2026 - 18:13 WIB

Mentrans: Abad ke-21 Bukan Lagi Era Memindahkan Penduduk, Tapi Memindahkan Talenta

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Terima Laporan Bahlil, Prabowo Pastikan Ketahanan Energi Aman

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:29 WIB

News

DPD RI Perkuat RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:12 WIB

News

DPD RI Uji Sahih RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:09 WIB