ASN DKI WFH, Siswa PJJ, Pramono: Ini Arahan Pusat

Tuesday, 18 August 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto ist

foto ist

daelpos.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kebijakan fleksibilitas kerja atau work from home (WFH) maksimal 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah negeri dan swasta pada Selasa (18/8), merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat.

Pramono menegaskan, kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan.

“Apa yang menjadi arahan kita jalankan,” tegas Pramono, Selasa (18/8).

Meski demikian, kebijakan WFH maupun work from anywhere (WFA) tidak berlaku bagi ASN yang bertugas memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.

Menurut Pramono, keberadaan ASN di lapangan tetap dibutuhkan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Karena mereka harus ada di lapangan, mereka harus berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Pramono kembali menegaskan, penerapan PJJ bagi pelajar serta WFH bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dilakukan berdasarkan arahan pemerintah pusat.

Ia juga enggan berspekulasi mengenai kemungkinan kebijakan tersebut berkaitan dengan aksi penyampaian pendapat yang berlangsung pada hari yang sama.

“Saya yang penting apa yang menjadi arahan kita jalankan. Saya nggak mau mikirkan itu,” tandasnya.

Diterapkan Selektif

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan WFH maksimal 50 persen bagi ASN serta PJJ bagi siswa sekolah negeri dan swasta pada Selasa (18/8).

Kebijakan tersebut diterapkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pelaksanaan WFH dilakukan secara selektif dengan memanfaatkan presensi daring berbasis mobile. Kebijakan ini tidak berlaku bagi unit pelayanan langsung yang beroperasi selama 24 jam.

Sementara itu, pelaksanaan PJJ tetap dilakukan dengan pemantauan secara ketat untuk memastikan target pembelajaran tetap tercapai.

Pemprov DKI juga memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu optimalisasi pelayanan publik maupun kinerja organisasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

See also  PLN Icon Plus Tinjau Kesiapan Data Center untuk Perkuat Keandalan Layanan Digital

Berita Terkait

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar
Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan
UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak
MRT Jakarta Benahi Standar Keselamatan Kios Blok M Hub
Bank Jakarta Perluas Akses Modal, UMKM Tak Ketergantungan Pinjol
Pramono Dorong Percepatan Belanja APBD DKI Jakarta
DPRD DKI Soroti Raperda APBD 2027 Senilai Rp82,89 Triliun

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 15:44 WIB

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Tuesday, 17 November 2026 - 16:59 WIB

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Wednesday, 4 November 2026 - 17:15 WIB

Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan

Tuesday, 3 November 2026 - 17:22 WIB

UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak

Tuesday, 3 November 2026 - 14:05 WIB

MRT Jakarta Benahi Standar Keselamatan Kios Blok M Hub

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB