Kita Tindak Satu Per Satu Perusahaan Yang Monopoli Tol Laut

Friday, 1 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Tol laut merupakan kebijakan Jokowi pada periode pertama pemerintahannya. Program ini berjalan sejak 2016 lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi marah setelah mendengar isu soal monopoli dalam praktik tol laut di Indonesia. Ada perusahaan yang melakukan monopoli dan mengatur harga angkutan tol laut.

“Akhir-akhir ini rute-rute yang ada ini barang-barangnya dikuasai swasta, sehingga harga barang ditentukan perusahaan ini,” kata Jokowi, dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/10/2019) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan menindak pihak swasta yang belum diketahui secara pasti siapa oknumnya.

“Sekarang kita lagi cek itu semua dan memang kita tahu kita akan tindak satu per satu,” kata dia di Kompleks Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

“Ya nanti kita lihat hukumnya. Saya tanya ahli hukumnya kalau betul itu dilakukan pelanggaran apa nih yang dilakukan, atau memang kita yang salah, kita biarkan cuma satu atau dua perusahaan,” sebutnya.

Luhut menjelaskan sudah ada beberapa wilayah yang diketahui ada masalah seperti itu, tapi dia belum menyebutkan secara rinci.
(infokabinet)

See also  Kesetaraan Inklusif dalam Pelestarian Hutan dan Lingkungan

Berita Terkait

Papan Interaktif Digital Buka Jalan Pembelajaran Kreatif bagi Puluhan Guru di Jayapura
Dukung Penataan Anak Usaha BUMN, HKA dan TBKA Tandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat
Mendes Yandri Dorong Hilirisasi Jeruk di Kabupaten Malang
Kementerian PU Tangani 2.200 Lokasi Terdampak El Nino, Selamatkan 53.052 Ha Sawah
Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen, Mentrans: Industrialisasi Luar Jawa Jadi Mesin Pertumbuhan Baru
Hilirisasi Kelapa Masuki Babak Baru, 2.900 Tenaga Kerja Siap Diserap
TelkomGroup Optimalkan Aset Properti, Pastikan Kepentingan Perusahaan Tetap Terjaga
34.323 Desa Masuk Kawasan Hutan, Mendes Yandri Beri Rekomendasi dalam RUU Reforma Agraria ke Baleg DPR RI

Berita Terkait

Wednesday, 9 September 2026 - 12:40 WIB

Papan Interaktif Digital Buka Jalan Pembelajaran Kreatif bagi Puluhan Guru di Jayapura

Wednesday, 9 September 2026 - 12:36 WIB

Dukung Penataan Anak Usaha BUMN, HKA dan TBKA Tandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat

Wednesday, 9 September 2026 - 09:54 WIB

Mendes Yandri Dorong Hilirisasi Jeruk di Kabupaten Malang

Wednesday, 9 September 2026 - 09:40 WIB

Kementerian PU Tangani 2.200 Lokasi Terdampak El Nino, Selamatkan 53.052 Ha Sawah

Wednesday, 9 September 2026 - 09:18 WIB

Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen, Mentrans: Industrialisasi Luar Jawa Jadi Mesin Pertumbuhan Baru

Berita Terbaru

Menkeu Purbaya / foto ist

Nasional

Menkeu Tunggu Hitungan BNPB soal Anggaran Bencana

Wednesday, 9 Sep 2026 - 16:36 WIB