DAELPOS.com – Tol laut merupakan kebijakan Jokowi pada periode pertama pemerintahannya. Program ini berjalan sejak 2016 lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi marah setelah mendengar isu soal monopoli dalam praktik tol laut di Indonesia. Ada perusahaan yang melakukan monopoli dan mengatur harga angkutan tol laut.
“Akhir-akhir ini rute-rute yang ada ini barang-barangnya dikuasai swasta, sehingga harga barang ditentukan perusahaan ini,” kata Jokowi, dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/10/2019) lalu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan menindak pihak swasta yang belum diketahui secara pasti siapa oknumnya.
“Sekarang kita lagi cek itu semua dan memang kita tahu kita akan tindak satu per satu,” kata dia di Kompleks Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
“Ya nanti kita lihat hukumnya. Saya tanya ahli hukumnya kalau betul itu dilakukan pelanggaran apa nih yang dilakukan, atau memang kita yang salah, kita biarkan cuma satu atau dua perusahaan,” sebutnya.
Luhut menjelaskan sudah ada beberapa wilayah yang diketahui ada masalah seperti itu, tapi dia belum menyebutkan secara rinci.
(infokabinet)
✖
Karhutla Kalimantan Kian Kritis, Hasan Basri Desak Presiden Tetapkan Bencana Nasional dan Evaluasi Total Penanganan Bidik Pertumbuhan 6 Persen, Pemerintah Genjot Investasi pada 2027 Respons Karhutla di Sekitar JTTS, Hutama Karya Perkuat Kesiapan Penanganan dan Imbau Pengguna Tol Waspada Transformasi Berorientasi Pelanggan, PLN Raih Sector Champion dan Runner Up BUMN Layanan Terbaik Danantara Indonesia CX100 Award 2026 Aksi Cepat TJSL Hutama Karya Group Hadirkan Alat Berat dan Logistik bagi Warga Terdampak Banjir di Padang
