Kita Tindak Satu Per Satu Perusahaan Yang Monopoli Tol Laut

Friday, 1 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Tol laut merupakan kebijakan Jokowi pada periode pertama pemerintahannya. Program ini berjalan sejak 2016 lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi marah setelah mendengar isu soal monopoli dalam praktik tol laut di Indonesia. Ada perusahaan yang melakukan monopoli dan mengatur harga angkutan tol laut.

“Akhir-akhir ini rute-rute yang ada ini barang-barangnya dikuasai swasta, sehingga harga barang ditentukan perusahaan ini,” kata Jokowi, dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/10/2019) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan menindak pihak swasta yang belum diketahui secara pasti siapa oknumnya.

“Sekarang kita lagi cek itu semua dan memang kita tahu kita akan tindak satu per satu,” kata dia di Kompleks Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

“Ya nanti kita lihat hukumnya. Saya tanya ahli hukumnya kalau betul itu dilakukan pelanggaran apa nih yang dilakukan, atau memang kita yang salah, kita biarkan cuma satu atau dua perusahaan,” sebutnya.

Luhut menjelaskan sudah ada beberapa wilayah yang diketahui ada masalah seperti itu, tapi dia belum menyebutkan secara rinci.
(infokabinet)

See also  Pemerintah Lanjutkan PPKM Luar Jawa-Bali Hingga 17 Januari 2021

Berita Terkait

Inpres Jalan Daerah 2025, Kementerian PU Perkuat Akses Distribusi Komoditas Ekspor Kayu Arang di Kotabaru
Menteri Iftitah: Investor Global Mulai Lirik Kawasan Transmigrasi
Dony Oskaria Bahas Penugasan Strategis BUMN Percepat Pembangunan Nasional
Tas Viral Bright Gas di Jakarta Fair 2026, Dorong Penjualan dan Buka Dampak Ekonomi Berantai Bagi UMKM
Buka IGYLS 2026, Ketua DPD RI Ajak Anak Muda Pimpin Gerakan Hijau Global
Percepatan Penanganan SPAM di Aceh, Pastikan Layanan Air Minum Pascabencana Segera Pulih
Kemenag Siapkan Edukasi Cegah Penyebaran LGBTQ
KPTDP Bahas Perkembangan Pemerintah Digital Bersama Tony Blair

Berita Terkait

Thursday, 9 July 2026 - 18:21 WIB

Inpres Jalan Daerah 2025, Kementerian PU Perkuat Akses Distribusi Komoditas Ekspor Kayu Arang di Kotabaru

Thursday, 9 July 2026 - 17:24 WIB

Menteri Iftitah: Investor Global Mulai Lirik Kawasan Transmigrasi

Wednesday, 8 July 2026 - 18:51 WIB

Dony Oskaria Bahas Penugasan Strategis BUMN Percepat Pembangunan Nasional

Wednesday, 8 July 2026 - 13:49 WIB

Tas Viral Bright Gas di Jakarta Fair 2026, Dorong Penjualan dan Buka Dampak Ekonomi Berantai Bagi UMKM

Wednesday, 8 July 2026 - 13:41 WIB

Buka IGYLS 2026, Ketua DPD RI Ajak Anak Muda Pimpin Gerakan Hijau Global

Berita Terbaru