Mendagri: Program-Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Harus Masuk APBD

Saturday, 2 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D meminta program-program terkait pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (01/11/2019).

“Bahwa program-program pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk di dalam APBD, ini harus diyakinkan. Jadi nanti kita akan libatkan network (jaringan) yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting,” kata Mendagri.

Menurutnya, program pengentasan kemiskinan dan stunting tersebut sangat erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional yang berkenaan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Oleh karenanya, pihaknya akan memastikan setiap Pemda memiliki program-program tersebut.

“Kita bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang perlu ada perhatian terlebih dahulu atau prioritas utamanya secara bertahap, dan kemudian kita akan libatkan jaringan dari organisasi terutama jaringan ibu-ibu, relawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini,” ujarnya.

Menurutnya, kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat tersebut sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalah stunting dan pencegahannya.

“Kampanye penting, karena belum tentu masyarakat paham, termasuk kepala daerah yang tidak paham apa itu arti stunting. Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD, mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun non pangan. Ini akan kita lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kita akan bergerak sambil nanti evaluasi,” jelasnya.

See also  Kebijakan Kemendagri dalam Mendukung Pilkada Serentak Tahun 2020

kemendagri

Berita Terkait

Ketua DPD RI Sultan Raih Gelar Doktor HC dari Kampus Maritim Korea
Mobilitas Tinggi! 707 Ribu Kendaraan Padati Arus Balik di GT Cikampek Utama
Manfaatkan Digitalisasi, Mendes Dorong Bupati Tanggamus Promosikan Produk Lokal ke Pasar Internasional
Menteri Dody Instruksikan Pembangunan Saluran Tersier untuk Efisiensi Air dan Perkuat Distribusi Air untuk Petani
Menteri PU Pastikan Kondisi Jalan Tol Terjaga Selama Arus Balik Lebaran
Darwati A Gani Kecam Pengeroyokan Warga Aceh di Polda Metro Jaya, Minta Penegakan Hukum Tegas
Kawal Arus Mudik dan Balik, HKA Optimalkan Seluruh Fasilitas Tol di Wilayah Kelolaan
Balik Lebaran, Utamakan Keselamatan Bukan Kecepatan

Berita Terkait

Thursday, 2 April 2026 - 01:05 WIB

Ketua DPD RI Sultan Raih Gelar Doktor HC dari Kampus Maritim Korea

Wednesday, 1 April 2026 - 16:28 WIB

Manfaatkan Digitalisasi, Mendes Dorong Bupati Tanggamus Promosikan Produk Lokal ke Pasar Internasional

Sunday, 29 March 2026 - 23:00 WIB

Menteri Dody Instruksikan Pembangunan Saluran Tersier untuk Efisiensi Air dan Perkuat Distribusi Air untuk Petani

Sunday, 29 March 2026 - 22:56 WIB

Menteri PU Pastikan Kondisi Jalan Tol Terjaga Selama Arus Balik Lebaran

Sunday, 29 March 2026 - 21:57 WIB

Darwati A Gani Kecam Pengeroyokan Warga Aceh di Polda Metro Jaya, Minta Penegakan Hukum Tegas

Berita Terbaru

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto / foto ist

News

WFH Jumat, Pemerintah Imbau Swasta Ikut Terapkan

Thursday, 2 Apr 2026 - 07:25 WIB

News

Menaker Imbau Perusahaan Terapkan WFH Sepekan Sekali

Thursday, 2 Apr 2026 - 01:09 WIB