Mendagri: Program-Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Harus Masuk APBD

Saturday, 2 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D meminta program-program terkait pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (01/11/2019).

“Bahwa program-program pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk di dalam APBD, ini harus diyakinkan. Jadi nanti kita akan libatkan network (jaringan) yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting,” kata Mendagri.

Menurutnya, program pengentasan kemiskinan dan stunting tersebut sangat erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional yang berkenaan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Oleh karenanya, pihaknya akan memastikan setiap Pemda memiliki program-program tersebut.

“Kita bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang perlu ada perhatian terlebih dahulu atau prioritas utamanya secara bertahap, dan kemudian kita akan libatkan jaringan dari organisasi terutama jaringan ibu-ibu, relawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini,” ujarnya.

Menurutnya, kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat tersebut sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalah stunting dan pencegahannya.

“Kampanye penting, karena belum tentu masyarakat paham, termasuk kepala daerah yang tidak paham apa itu arti stunting. Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD, mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun non pangan. Ini akan kita lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kita akan bergerak sambil nanti evaluasi,” jelasnya.

See also  Permudah Kelola Kinerja ASN Lewat SKP Online

kemendagri

Berita Terkait

Mendes Yandri Ajak Setiap Ormas Punya Desa Binaan
Konektivitas Mayoritas Pulih, Kementerian PU Kebut Perbaikan Dampak Bencana Sumatera Hingga Pelosok
Menteri PU Targetkan Rancangan Permen Asbuton Rampung 2 Pekan, Dorong Penurunan Impor Aspal
Mendes Tinjau Pameran Potensi Desa di Puncak HUT ke-68 Lombok Barat
Mendes Yandri Dorong Bupati Gowa Kembangkan Desa Jadi Destinasi Wisata
Kementerian PU Tuntaskan 10 Ruas IJD di Bali, Dukung Konektivitas Pangan dan Pariwisata
Evaluasi Mudik 2026: Kecelakaan Turun, Infrastruktur Makin Efektif
Antisipasi Kemarau Panjang 2026, Kementerian PU Siapkan Strategi Mitigasi Terpadu

Berita Terkait

Saturday, 18 April 2026 - 19:55 WIB

Mendes Yandri Ajak Setiap Ormas Punya Desa Binaan

Saturday, 18 April 2026 - 16:34 WIB

Konektivitas Mayoritas Pulih, Kementerian PU Kebut Perbaikan Dampak Bencana Sumatera Hingga Pelosok

Saturday, 18 April 2026 - 10:15 WIB

Mendes Tinjau Pameran Potensi Desa di Puncak HUT ke-68 Lombok Barat

Wednesday, 15 April 2026 - 19:41 WIB

Mendes Yandri Dorong Bupati Gowa Kembangkan Desa Jadi Destinasi Wisata

Wednesday, 15 April 2026 - 18:16 WIB

Kementerian PU Tuntaskan 10 Ruas IJD di Bali, Dukung Konektivitas Pangan dan Pariwisata

Berita Terbaru

Nasional

Mendes Yandri Ajak Setiap Ormas Punya Desa Binaan

Saturday, 18 Apr 2026 - 19:55 WIB

ilustrasi / foto ist

News

Pemprov DKI Targetkan Emisi Turun 50 Persen di 2030

Saturday, 18 Apr 2026 - 18:48 WIB