Menkop dan UKM Yakini Pemangkasan Bunga KUR Dorong Pertumbuhan KUMKM

Tuesday, 12 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meyakini keputusan Pemerintah untuk menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6% per tahun dari semula 7% akan mendorong pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM.

“Saya kira kebijakan KUR ini diharapkan memang akan memberikan dampak pertumbuhan UMKM karena memang di tengah ekonomi global yang sedang lesu sekarang,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Konferensi Pers penurunan bunga KUR dan penambahan target atau alokasi KUR di Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Menurut Teten, titik pendorong pertumbuhan memang akan dioptimalkan oleh Pemerintah pada sektor UMKM karena sektor ini juga yang memang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Selain itu, model KUR kelompok kata Teten akan memudahkan kerja birokrasi terutama di Kementerian Koperasi dan UKM untuk mulai lembagakan usaha mikro yang banyak sekitar 60 juta lebih yang tidak mungkin bisa diurus satu-satu.

“Jadi ini akan terjadi pengelompokan-pengelompokan apakah dalam bentuk koperasi atau badan hukum lain tapi kita sarankan dalam bentuk koperasi sehingga memudahkan kami untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan juga tadi dalam akselerasi penyaluran KUR,” katanya.

Pihaknya juga akan menyusun bisnis model pengembangan UMKM sehingga penyaluran KUR bisa optimal.

Pemerintah kembali memangkas tingkat suku bunga KUR dari 7 persen menjadi 6 persen pertahun. Selain itu, total plafon KUR juga ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBN 2020, dan akan terus meningkat secara bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024.

Plafon maksimum KUR Mikro pun dilipat gandakan, dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.

See also  Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan Rusun Kampus Unila

Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia, mengingat begitu penting dan strategisnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia.

Data BPS 2017 menunjukkan total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha. Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun, UMKM menyumbang hingga sebesar 60,34%.

Sejak 2015 Pemerintah memang mengubah beberapa kebijakan KUR secara signifikan dengan hasil yang positif. Perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 sebesar Rp449,6 triliun dengan outstanding sejumlah Rp158,1 triliun.

Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) terjaga di kisaran 1,23%. Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 mencapai 18 juta debitur dengan 12 Juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang.

Per 30 September 2019, penyaluran KUR sudah mencapai Rp115,9 triliun atau 82,79% dari target tahun ini yang sebesar Rp140 triliun, dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta. Penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.

Selain Menkop dan UKM Teten Masduki, turut hadir dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. (DAE)

Berita Terkait

Jasamarga Transjawa Tol Lakukan Rekonstruksi Tol Jakarta-Cikampek
Ketua DPD RI Respon Positif IFCD Untuk Bahas Kerjasama Tangani Isu Global
Curah Pendapat Bersama APDESI, Wamen Viva Yoga Dorong Kepala Desa Menjadi Pelopor Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Komite III DPD RI: UU SJSN Harus Segera Direvisi Demi Perluasan dan Penguatan Jaminan Sosial Nasional
Terima Audiensi Bupati Buru Selatan, Ini Saran Wamendes
Bertemu Menlu Estonia, Menteri Rini Perkuat Kerja Sama Bidang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital Pemerintah
Raker dengan DPR RI, Kementerian PANRB Paparkan Progres Pemindahan ASN ke IKN
DPD RI Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Sertifikasi Halal Pasca Temuan Produk Halal Mengandung Babi

Berita Terkait

Saturday, 26 April 2025 - 18:29 WIB

Jasamarga Transjawa Tol Lakukan Rekonstruksi Tol Jakarta-Cikampek

Friday, 25 April 2025 - 17:11 WIB

Ketua DPD RI Respon Positif IFCD Untuk Bahas Kerjasama Tangani Isu Global

Thursday, 24 April 2025 - 17:39 WIB

Curah Pendapat Bersama APDESI, Wamen Viva Yoga Dorong Kepala Desa Menjadi Pelopor Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Thursday, 24 April 2025 - 16:08 WIB

Komite III DPD RI: UU SJSN Harus Segera Direvisi Demi Perluasan dan Penguatan Jaminan Sosial Nasional

Thursday, 24 April 2025 - 10:17 WIB

Terima Audiensi Bupati Buru Selatan, Ini Saran Wamendes

Berita Terbaru

Olahraga

PLN Mobile Proliga 2025: LavAni Lolos ke Grand Final

Saturday, 26 Apr 2025 - 20:13 WIB

Nasional

Jasamarga Transjawa Tol Lakukan Rekonstruksi Tol Jakarta-Cikampek

Saturday, 26 Apr 2025 - 18:29 WIB