DAELPOS.com – Mardani Ali Sera, Legislator Fraksi PKS pertanyakan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengusulkan Pilkada melalui DPRD berdasarkan kajiannya terhadap evaluasi Pilkada langsung selama ini.
“Ini agak aneh menurut saya. Seharusnya para menteri yang baru sebulan dilantik menjabat di periode ke II kepemimpinan Presiden Jokowi harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan keinginan Presiden, bukan malah membuat kegaduhan seperti ini, mengembalikan Pilkada melalui DPRD seperti di era Orde Baru lalu,” kata Mardani, Selasa (12/11).
Ketua DPP PKS ini mengatakan bahwa Pilkada langsung merupakahmn wujud dari kedaulatan rakyat, “Justru akan semakin banyak mudaratnya bila mengembalikan Pilkada melalui DPRD antara lain seperti kepala daerah terpilih akan rentan dan mudah diturunkan DPRD selain itu apakah index korupsi akan lebih baik belum tentu juga. Oleh karena itu, evaluasi Pilkada langsung seharusnya concern pada evaluasi teknis penyelenggaraannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua BKSAP DPR ini juga mengatakan bahwa terpilihnya kepala daerah sejak era Pilkada langsung menjadi lebih baik karena bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung. “Saya juga mengimbau kepada Pak Tito, masih banyak Kepala Daerah yang berprestasi yang lahir dari rahim Pilkada langsung, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan lain sebaginya,” kata Mardani.
Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur ini mengatakan sudah betul kita harus segera melakukan evaluasi terhadap Pilkada langsung dengan sistem jadi lebih baik, “Ada beberapa masukan Saya, antara lain perlu diturunkannya Treshold dari 20% mejadi 7 – 10 % agar terjadi kompetisi yang ketat dan menghasilkan semakin banyaknya pilihan calon kepala daerah bagi masyarakat sehingga mereka bisa memilih yang terbaik untuk memimpin nantinya,” ujarnya.
Selain itu, Mardani juga mengusulkan sebaiknya Indonesia mulai menerapkan teknologi pada penyelenggaraan Pemilu nya, “Penerapan e-rekap atau e-voting baik untuk memotong cost pemilu yang mahal selama ini, sehingga layak dipertimbangkan untuk kita terapkan di Indonesia, namun harus bener-benar dipastikan keamanannya,” pungkasnya. (PRY)
