Kemendes : Sistem IDM Sangat Membantu Tingkatkan Jumlah Desa Mandiri

Thursday, 14 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sistem Indeks Membangun (IDM) dapat membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan desa. Kalimantan Barat misalnya, berhasil meningkatkan sebanyak 86 desa mandiri per tahun. Dari 1 desa menjadi 87 desa mandiri.

“Dalam kurun setahun, Gubernur Kalimantan Barat sudah bisa meningkatkan dari 1 desa mandiri menjadi 87 desa mandiri karena mengoptimalkan website indeks desa membangun ini,” ungkapnya saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi 2019 di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor.

Menurutnya, IDM memiliki empat item tentang desa, yakni profil, status perkembangan desa, indikasi kebutuhan desa, dan rekomendasi kegiatan, program dan anggaran. Menurutnya, item rekomendasi dalam hal ini menjadi penting untuk menjadi acuan program-program berikutnya. Pasalnya, data-data IDM dikelola dengan Artificial Intelligence (AI).

“Di dalam website Indeks Desa Membangun ini ada empat item, pertama profil desa, di sana bisa melihat lengkap profil desa yang ada di wilayah masing-masing, kedua, nilai status perkembangan desa. Ketiga, indikasi kebutuhan desa, keempat rekomendasi kegiatan, program dan anggaran,” ujarnya.

Halim mengatakan, IDM memiliki tiga komponen yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. IDM ini lanjutnya, bisa digunakan oleh gubernur, bupati, Kapolres, Kejari untuk mengawal pembangunan desa.

“Ini merupakan salah satu kunci keberhasilan membangun dari pinggiran, sistem yang dipakai yakni IDM,” katanya.

Menurutnya, data IDM juga sudah dipakai oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan analisa penghitungan besaran dana desa. Selain itu juga digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait peningkatan penghasilan di desa-desa tertinggal.

“Masalah urusan di desanya belum ada internet itu akan dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ujarnya.(RED)

See also  Pemprov DKI Tak Gelar Halalbihalal Pascacuti Bersama Idulfitri

Berita Terkait

Komisi XI DPR RI Setujui Pencairan PMN pada APBN 2025
Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat untuk Bencana Aceh
Perkuat Layanan Terintegrasi, Kementerian PANRB Kebut RPerpres Pemerintah Digital
Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas
Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang
Dorong Sinergi Lintas Lembaga Tangani Pascabencana Sumatera
Pascabencana Sumbar: Kementerian PUPR Percepat Penanganan Akses, Sedimen, dan Sanitasi di Agam
Kementerian PU Kebut Penanganan Dampak Longsor dan Banjir di Jalur Padang–Bukittinggi

Berita Terkait

Tuesday, 9 December 2025 - 14:41 WIB

Komisi XI DPR RI Setujui Pencairan PMN pada APBN 2025

Tuesday, 9 December 2025 - 14:31 WIB

Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat untuk Bencana Aceh

Tuesday, 9 December 2025 - 06:56 WIB

Perkuat Layanan Terintegrasi, Kementerian PANRB Kebut RPerpres Pemerintah Digital

Monday, 8 December 2025 - 13:19 WIB

Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas

Monday, 8 December 2025 - 13:06 WIB

Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang

Berita Terbaru