Presiden Sidak Layanan BPJS Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek

Friday, 15 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Agenda pertama Presiden Joko Widodo setibanya di Provinsi Lampung adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang terletak di Kota Bandar Lampung pada Jumat, 15 November 2019.

“Ini kunjungan mendadak, saya enggak memberi tahu ke siapapun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengunjungi instalasi rawat jalan RSUD tersebut dan bertanya langsung kepada sejumlah pasien yang ada di lokasi. Presiden hendak mencari tahu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien.

“Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS,” kata Presiden.

Dari penuturan pasien, Presiden memperoleh informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ia temui di rumah sakit tersebut justru lebih banyak didominasi oleh peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah yang berarti membayar iuran secara mandiri.

Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh anggaran APBN. Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN.

Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai anggaran APBD yang mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama.

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” kata Presiden.

See also  PPKM Darurat Belum Efektif, Pemerintah Segera Lakukan ‘Sweeping’ Perkantoran

Dengan proporsi tersebut, Presiden mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.

“Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam sidak tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. (RED)

Berita Terkait

Perkuat Nilai Pancasila pada ASN, Kementerian PANRB Bahas Sistem Pembelajaran Bersama BPIP
Cegah Beras Oplosan, Sultan Minta Pemerintah Tingkatkan Kontrol terhadap Produsen Beras
Genjot Bangun Rumah di Desa, Kemendes Gandeng Kementerian PKP
Coffee Morning BKSAP-Uni Eropa Pertegas Komitmen Kerja Sama
Bukan Sekadar Digitalisasi, Menteri Rini Ungkap Peran Peta Geospasial Wujudkan Keadilan Publik
Haidar Alwi: Keteladanan Kapolri dalam Hoegeng Awards Adalah Energi Moral Bangsa.
Haidar Alwi: Setelah Tarif 19% Trump, Rakyat Butuh Safeguard Ekonomi Nasional.
Hutama Karya Rampungkan Pembangunan 6 Sekolah di Jakarta, Sambut Tahun Ajaran Baru dengan Fasilitas Baru

Berita Terkait

Friday, 18 July 2025 - 18:35 WIB

Perkuat Nilai Pancasila pada ASN, Kementerian PANRB Bahas Sistem Pembelajaran Bersama BPIP

Friday, 18 July 2025 - 18:20 WIB

Cegah Beras Oplosan, Sultan Minta Pemerintah Tingkatkan Kontrol terhadap Produsen Beras

Friday, 18 July 2025 - 10:17 WIB

Genjot Bangun Rumah di Desa, Kemendes Gandeng Kementerian PKP

Thursday, 17 July 2025 - 14:33 WIB

Coffee Morning BKSAP-Uni Eropa Pertegas Komitmen Kerja Sama

Thursday, 17 July 2025 - 14:05 WIB

Bukan Sekadar Digitalisasi, Menteri Rini Ungkap Peran Peta Geospasial Wujudkan Keadilan Publik

Berita Terbaru

News

BKSAP DPR RI Hadiri AIPA Caucus ke-16 di Phnom Penh, Kamboja

Saturday, 19 Jul 2025 - 09:41 WIB