DAELPOS.com – Anggota Komisi VII DPR Rudy Mas’ud mengungkapkan dirinya mengumpamakan kondisi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini seperti hidup bagai tikus yang mati di lumbung padi. Hal ini dikarenakan Kaltim penyumbang devisa negara dengan angka yang cukup besar dari hasil sumber daya alamnya, namun masyarakat Kaltim selalu merasa kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
“Seperti kita lihat, kami seperti hidup bagai tikus yang mati di lumbung padi. Daerah penghasil yang menghasilkan devisa negara hingga Rp 600 triliun tetapi di tempat kami semua serba langka. BBM subsidi dan non subsidinya langka bahkan gasnya pun juga langka,” terang Rudy usai menerima audiensi DPRD Provinsi Kaltim, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Rudi mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas dan BPH Migas sebagai regulator untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepolisian Daerah dalam mengawasi penyaluran BBM, khususnya BBM bersubsidi. Politisi Dapil Kaltim ini menegaskan jika DPR selaku lembaga yang bertugas mengawasi kebijakan pemerintah akan ikut mengawal jalannya pendistribusian BBM di daerah.
“Itu nanti mestinya ada dari Dirjen Migas dan BPH Migas yang merupakan regulatornya dan pelaksanaan lapangannya merupakan bagian dari Pertamina. Jadi Pertamina-lah yang merupakan operator untuk menyalurkan ini dan kami inilah yang sebagai pengawas. Sesuai dengan kapasitas kami dan tupoksi kami sebagai anggota dpr adalah tugasnya untuk pengawasan kontrolnya adalah legislasinya beserta budgetnya,” jelas Rudy.
Rudy menjelaskan jika pemberian kuota BBM tidak bisa hanya mempertimbangkan faktor jumlah populasi masyarakat di suatu daerah. Tetapi perlu juga melihat luas wilayah di suatu daerah. Sebab jika hanya mempertimbangkan dari jumlah penduduk saja, maka Pulau Jawa yang dihuni oleh 60 persen jumlah masyarakat Indonesia akan menjadi daerah terbanyak yang menerima kuota BBM.
“Karena luas wilayah kami lebih luas dari seluruh pulau jawa. Kaltim luasnya 129 ribu km2, sementara luas pulau jawa hanya 126 ribu km2. Tetapi masyarakat yang ada di Kaltim jumlahnya kurang lebih hanya 4 juta saja dibandingkan dengan pulau jawa yang 60 persen penduduk Indonesia ada di pulau jawa,” ujar Rudy
Sementara itu, mengenai permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Kaltim seperti yang diutarakan oleh anggota DPRD Kaltim, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan akan terus memperjuangkan aspirasi tersebut. Namun penyesuaian kuota BBM untuk Kaltim sebagai Ibu Kota Negara baru harus menunggu penyelesaian UU Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dibahas DPR RI dengan pemerintah tahun depan sebagai RUU prioritas 2020.
Rudy pun meminta agar DPRD Provinsi Kaltim dapat memberikan naskah akademik, sehingga aspirasi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya dapat diperjuangkan olehnya selaku perwakilan dari Kaltim. “Kami tadi minta adalah naskah akademiknya untuk diberikan khususnya saya di sini perwakilan masyarakat kaltim di Komisi VII yang akan selalu menyuarakan apapun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kaltim khususnya, dan umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan lebih khususnya lagi adalah seluruh daerah-daerah penghasil ini agar bisa mengadopsi bersama-sama,” tutup Rudy. (dpr.go.id)
