DPR Minta Rini Soemarno Bertanggung Jawab Atas Persoalan Jiwasraya

Thursday, 26 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta agar eks menteri BUMN Rini Soemarno bisa memberi penjelasan seutuhnya atas amburadulnya perusahaan asuransi milik negara yaitu Jiwasraya.

“Rini harus memberikan klarifikasi dan penjelasan utuh ke publik karena itu bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan menteri. Mustahil Rini gak tahu kondisi Jiwasraya saat itu,” kata Darmadi di Jakarta, Rabu (25/1/2019).

“Rini diduga seperti membiarkan dan patut diduga juga tidak melakukan tindakan penyelematan yang maksimal yang akhirnya terus membuat ekuitas Jiwasraya saat ini sudah mencapai minus 23,5 Trilyun,” tambahnya.

Menyikapi kondisi demikian, Darmadi juga meminta agar aparat penegak hukum bekerja ekstra dengan memanggil semua pihak yang bertanggung jawab dan diduga terlibat dalam perkara Jiwasraya itu.

“Kita meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, progresif dan komprehensif dalam menyelesaikan kasus ini. Bila perlu Rini harus dimintain keterangannya agar kasus Jiwasraya menjadi terang benderang,” tandas Legislator dari dapil DKI Jakarta III itu.

Diungkapkannya, terkait persoalan yang terjadi di Jiwasraya, DPR sudah berkali-kali memanggil Jiwasraya dan sudah diingatkan akan resiko kebangkrutan.

“Tapi sepertinya ada dugaan pembiaran yang dilakukan oleh menteri BUMN sebelumnya. FPDIP khususnya dalam persoalan ini akan terus menyuarakan agar kasus ini cepat diselesaikan secara hukum mengingat begitu banyak masyarakat yang menderita akibat kasus Jiwasraya ini. Panyelesaian secara hukum agar cepat dituntaskan karena kasus Jiwasraya sudah sangat sistemik,” pungkas anggota Baleg DPR RI itu.

Untuk diketahui, perusahaan asuransi pelat merah yakni Jiwasraya saat ini tengah dalam kondisi yang sangat memprihatikan. Perusahaan asuransi milik BUMN ini dinyatakan tidak mampu membayar klaim kepada para nasabahnya. Kerugian yang mesti ditanggung para nasabahnya ditaksir hingga angka Rp12,4 Triliun.[tsc]

See also  Terima Anggota DPRD dan Dinas Transmigrasi Tidore, Wamen Viva Yoga: Kita Jadikan Kawasan Transmigrasi Payahe Sebagai Lumbung Pangan Dari Maluku Utara

Berita Terkait

Tinjau Longsor Banjarnegara, Menteri Dody Terjunkan 18 Excavator
Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Awal yang Baik
Kementerian PUPR Perkuat Pemantauan Infrastruktur Pasca Erupsi Semeru
Ikon Baru Kota Solo, Underpass Joglo Garapan Hutama Karya Diresmikan Presiden Prabowo
Raker dengan DPR RI, Kementerian PU Lakukan Evaluasi APBN 2025 dan Rencana Program 2026
P3N Lemhannas, Menteri Dody: Infrastruktur Fondasi Ketahanan Nasional
Menteri Dody di UNAIR: Sinergi Pendidikan, Pembangunan, dan Keadilan
Terima Kasih, Presiden Prabowo! Pendidikan Layak Hadir di Bandung Barat

Berita Terkait

Friday, 21 November 2025 - 07:53 WIB

Tinjau Longsor Banjarnegara, Menteri Dody Terjunkan 18 Excavator

Thursday, 20 November 2025 - 17:51 WIB

Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Awal yang Baik

Thursday, 20 November 2025 - 06:17 WIB

Kementerian PUPR Perkuat Pemantauan Infrastruktur Pasca Erupsi Semeru

Wednesday, 19 November 2025 - 22:04 WIB

Ikon Baru Kota Solo, Underpass Joglo Garapan Hutama Karya Diresmikan Presiden Prabowo

Tuesday, 18 November 2025 - 06:42 WIB

Raker dengan DPR RI, Kementerian PU Lakukan Evaluasi APBN 2025 dan Rencana Program 2026

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Tinjau Longsor Banjarnegara, Menteri Dody Terjunkan 18 Excavator

Friday, 21 Nov 2025 - 07:53 WIB

Berita Utama

Hari Desa 2026 Bakal Dihadiri 100.000 Orang

Friday, 21 Nov 2025 - 07:50 WIB

News

Pertagas Peduli: Bantu Sarana Pendidikan dan Ibadah

Friday, 21 Nov 2025 - 07:43 WIB