ABK WNI Diperlakukan Kejam, DPR Minta Pemerintah RI Berani ke China

Friday, 8 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

DAELPOS.com – Rencana Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang akan memanggil Duta Besar China terkait eksploitasi warga negara Indonesia atau WNI di kapal penangkap Ikan asal negara tersebut diminta jangan sekedar diplomatik.

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menilai pemerintah melalui Kemlu harus membahas ke jantung persoalan. Ia menyinggung perlakuan kejam karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami ABK asal Indonesia.

“Hendaknya ini tidak menjadi prosedural diplomatik semata. Melainkan harus masuk sampai ke jantung persoalan. Sebab adanya dugaan kuat pelanggaran hak pekerja dan pelanggaran HAM di atas kapal berbendera China tersebut, sebagaimana diungkap ABK WNI lain yang mengalami eksploitasi, bahkan mengarah ke perbudakan,” kata Charles kepada wartawan, Jumat 8 Mei 2020.

Dia meminta Pemerintah Indonesia bisa mendesak otoritas China agar menerapkan standar perlindungan pekerja dan HAM terhadap pekerja WNI. Sebagai wakil rakyat, Charles tak ingin perbudakan terhadap pekerja WNI terulang kembali.

“Pemerintah China harus mengusut tuntas dan menjatuhkan sanksi hukum pada perusahaan pemilik kapal tersebut, dan memberantas praktik-praktik serupa lainnya,” kata Charles

Menurut dia, Pemerintah RI semestinya juga dapat mengangkat kasus pelanggaran HAM ini ke forum multilateral. Baik di Dewan HAM PBB maupun di Organisasi Buruh Internasional (ILO).

“Posisi RI yang saat ini duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB dan anggota ‘Governing Body’ di ILO perlu dimanfaatkan untuk mendorong penegakan HAM secara progesif serta penghapusan segala macam bentuk perbudakan,” jelasnya.

Dengan kasus ini, kata dia, sudah selayaknya jika pemerintah juga melakukan moratorium pengiriman buruh migran Indonesia ke negara-negara yang tak menghormati HAM. Sebab, negara-negara tersebut tak menerapkan regulasi yang melindungi hak-hak para pekerja.

See also  Viral #kaburajadulu, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia

“Hal ini perlu dilakukan demi memastikan perlindungan terhadap WNI (di luar negeri), yang menjadi amanat konstitusi,” ujarnya.

Isu pemberlakukan kejam dengan dugaan eksploitasi terhadap ABK WNI di kapal penangkap ikan asal China bikin publik geger. Isu ini mencuat setelah diberitakan stasiun televisi Korea Selatan, MBC News pada Selasa, 5 Mei 2020.

Dalam video pemberitaan tersebut tampak sejumlah jasad WNI ABK Kapal Longxing 629 China yang meninggal diduga karena sakit kemudian dibuang ke laut.  (*)

Berita Terkait

Berkah Ramadan, Pedagang Timun Suri di Kramat Jati Raup Untung Berlipat
Sapi Impor Tiba di Tanjung Priok, Pramono: Jaga Harga Daging Saat Ramadan
23 Korban Insiden Koridor 13 Sudah Pulang, Biaya Ditanggung Transjakarta
Pemprov DKI Tetapkan Jam Belajar Ramadan 1447 H hingga Pukul 14.00 WIB
Harga Ayam Naik, Amran Sidak ke Pasar Kebayoran Lama
HKI Raih Dua Penghargaan Public Relations Indonesia Awards 2026
144 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2026
Puji Capaian Diplomasi Dagang President Prabowo, Sultan: Perkuat Pengembangan Koperasi Merah Putih

Berita Terkait

Tuesday, 24 February 2026 - 09:13 WIB

Berkah Ramadan, Pedagang Timun Suri di Kramat Jati Raup Untung Berlipat

Tuesday, 24 February 2026 - 09:08 WIB

Sapi Impor Tiba di Tanjung Priok, Pramono: Jaga Harga Daging Saat Ramadan

Tuesday, 24 February 2026 - 08:52 WIB

23 Korban Insiden Koridor 13 Sudah Pulang, Biaya Ditanggung Transjakarta

Monday, 23 February 2026 - 12:41 WIB

Pemprov DKI Tetapkan Jam Belajar Ramadan 1447 H hingga Pukul 14.00 WIB

Monday, 23 February 2026 - 12:30 WIB

Harga Ayam Naik, Amran Sidak ke Pasar Kebayoran Lama

Berita Terbaru

foto ist

Megapolitan

109 Tiang Monorel Rasuna Said Tuntas Dibongkar

Tuesday, 24 Feb 2026 - 20:52 WIB

foto dok. kemenkeu

Ekonomi - Bisnis

APBN Januari 2026 Solid, Pendapatan Tembus Rp172,7 T

Tuesday, 24 Feb 2026 - 20:11 WIB

Nasional

Menaker Desak Perbaikan K3 PT ASL Tuntas Mei 2026

Tuesday, 24 Feb 2026 - 20:05 WIB

Berita Utama

Kemenkes Perkuat Deteksi Dini dan Cakupan Imunisasi Campak

Tuesday, 24 Feb 2026 - 20:00 WIB