Bansos Covid-19 Turun Jadi Rp300 Ribu per Bulan

Thursday, 4 June 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.cpm – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian bantuan sosial (bansos) untuk mengatasi dampak wabah virus corona baru (Covid-19) akan diperpanjang hingga Desember 2020. Sementara itu, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dilanjutkan hingga September 2020.

“Diputuskan dalam sidang kabinet, yakni untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako, pertama, bansos ini diperpanjang sampai Desember 2020,” kata Sri selepas rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6).

Rapat terbatas itu membahas penetapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan perubahan postur APBN tahun 2020. Dalam rencana sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bansos hanya hingga September 2020. Meskipun jangka waktu pemberian bansos diperpanjang, Menkeu mengatakan, pemerintah akan mengurangi nilai nominal bansos.

Nilai manfaat bansos untuk penerima di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) turun menjadi Rp 300 ribu dari Rp 600 ribu per bulan terhitung pada Juli 2020 hingga Desember 2020. Hal itu juga berlaku bagi ketentuan bansos tunai di luar Jabodetabek.

“Non-Jabodetabek juga dilakukan perpanjangan sampai Desember 2020. Namun, dari Juli-Desember nilai manfaatnya turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan. Penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash. Akan dilakukan transfer ke nama dan akun mereka sesuai dengan data di Kemensos atau kerja sama dengan pemda,” kata Menkeu.

Sementara itu, BLT dana desa akan diperpanjang dari Juli hingga September 2020. Namun, penerima manfaat Juli hingga September akan turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu. Dengan begitu, total alokasi BLT dana desa akan mencapai Rp 31,8 triliun.

“Penerima bansos ini adalah mayoritas petani, peternak sebanyak 18,4 juta orang, pedagang, pekerja sektor swasta 4,2 juta orang, supir, sektor komunikasi 1,3 juta orang, nelayan 900 ribu orang, dan sektor lainnya,” katanya. (*)

See also  KPK Tahan Mantan Bupati Bogor

Berita Terkait

Indonesia Tegaskan Posisi sebagai Destinasi Investasi Berkelanjutan di WEF 2026
Hutama Karya Catat 594 Ribu Kendaraan di Tol Trans Sumatera Selama Libur Isra Mi’raj 2026
Para Pionir di Tanah Timur: Kisah Transmigran yang Mengubah Merauke
Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan yang Langgar Kawasan Hutan
Tol Japek II Selatan Dibuka Fungsional Gratis Saat Mudik Lebaran 2026
Bea Cukai Teluk Bayur Perkuat Pemahaman Ekspor CPO dan Turunannya
OJK Terbitkan aturan Gugatan untuk Perlindungan Konsumen
Menaker Dorong Hubungan Industrial Kolaboratif, PKB Jadi Kunci Positive-Sum Game

Berita Terkait

Thursday, 22 January 2026 - 15:23 WIB

Hutama Karya Catat 594 Ribu Kendaraan di Tol Trans Sumatera Selama Libur Isra Mi’raj 2026

Thursday, 22 January 2026 - 10:43 WIB

Para Pionir di Tanah Timur: Kisah Transmigran yang Mengubah Merauke

Wednesday, 21 January 2026 - 14:12 WIB

Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan yang Langgar Kawasan Hutan

Wednesday, 21 January 2026 - 13:27 WIB

Tol Japek II Selatan Dibuka Fungsional Gratis Saat Mudik Lebaran 2026

Wednesday, 21 January 2026 - 09:25 WIB

Bea Cukai Teluk Bayur Perkuat Pemahaman Ekspor CPO dan Turunannya

Berita Terbaru

Olahraga

Falcons Tirta Bhagasasi Buat LavAni Kerja Keras

Thursday, 22 Jan 2026 - 20:02 WIB

foto ist

Nasional

Kimia Farma dan BPOM Perkuat Sinergi Industri Farmasi Nasional

Thursday, 22 Jan 2026 - 17:36 WIB