Mardani minta Jaga Kualitas Pilkada Serentak Desember 2020

Wednesday, 24 June 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mardani Ali Sera Anggota Komisi II DPR RI, / Foto Istimewa

Mardani Ali Sera Anggota Komisi II DPR RI, / Foto Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) minta Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah untuk menjaga kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak bulan Desember 2020.

“Saya mengingatkan khusus kepada penyelenggara Pemilu dan Pemerintah untuk menjaga Kualitas Pilkada Desember 2020. Jangan mengendorkan dan menurunkan kualitas dengan alasan kondisi Pandemi Covid-19,” kata Mardani di Komplek Senayan, Senin (22/06).

Ketua DPP PKS ini juga menanyakan penundaan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dari 17/06/2020 menjadi 22/06/2020, “Saya menyesalkan hal Ini terjadi, jadi dalam kesempatan ini juga pertanyaan kepada pimpinan DPR dan Komisi II, kenapa harus ada penundaaan? Time is running out! Kita mesti tahu, waktu semakin dekat? Menunda waktu berdampak menghambat delivery informasi dan kinerja KPU Daerah sampai tingkat Desa/Kelurahan,” ujar Mardani.

Mardani yang juga Wakil Ketua BKSAP DPR ini juga minta KPU untuk segera membuat mekanisme penyelenggaraan pemilu agar bisa cepat bisa bergerak penyelenggara pemilu tingkat propinsi sampai Desa/kelurahan,“Segera dibuat mekanismenya, saya juga mengusulkan di tunjuk delegasi yang bertanggung jawab membuat keputusan Emergency di tingkat Desa/ kelurahan jika ada kejadian luar biasa misalnya seperti petugas KPPS terkena Covid 19,” katanya.

Selain itu, Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu mendorong penyederhanaan prosedur pencairan dana APBN dan APBN untuk Pilkada Serentak 2020, “Masalah Bab pencairan dana juga harus di pikirkan seefisien mungkin, jangan sampai yang di bawah mau gerak tapi terkenda amunisi sehingga lambat, tetap saya mengingatkan untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan responsibilitas sebagai kunci utama dalam good governance,” pungkasnya.

See also  Pemprov DKI Akan Terapkan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

Berita Terkait

Wujudkan PU608, Kementerian PU Lakukan Pengembangan Kapasitas Pemimpin Masa Depan
Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru 2025-2026.
Hutama Karya Perkuat Portofolio Internasional: Progres Proyek Jalan Maliana di Timor Leste Capai 72,59%
Mendes Yandri Ajak GP Ansor Kolaborasi Sukseskan Pembangunan Desa
Wujudkan Asta Cita, Pertamina Gandeng Direktorat Jenderal Pajak Bangun Ekosistem UMKM Mandiri dan Taat Pajak
Penutupan Jalur Rafah Langgar Genjatan Sejata, BKSAP: Bantuan Mesti Tetap Masuk
PLN Icon Plus Tanam Pohon Kopi di Hutan Kota Sangga Buana, Perkuat Ekosistem Hijau Berkelanjutan
Komite IV DPD RI Soroti Penyaluran Dana 200 T ke Himbara di NTB

Berita Terkait

Wednesday, 22 October 2025 - 00:00 WIB

Wujudkan PU608, Kementerian PU Lakukan Pengembangan Kapasitas Pemimpin Masa Depan

Tuesday, 21 October 2025 - 17:37 WIB

Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru 2025-2026.

Tuesday, 21 October 2025 - 08:17 WIB

Hutama Karya Perkuat Portofolio Internasional: Progres Proyek Jalan Maliana di Timor Leste Capai 72,59%

Monday, 20 October 2025 - 23:32 WIB

Mendes Yandri Ajak GP Ansor Kolaborasi Sukseskan Pembangunan Desa

Monday, 20 October 2025 - 20:24 WIB

Wujudkan Asta Cita, Pertamina Gandeng Direktorat Jenderal Pajak Bangun Ekosistem UMKM Mandiri dan Taat Pajak

Berita Terbaru

Berita Utama

Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru 2025-2026.

Tuesday, 21 Oct 2025 - 17:37 WIB

Nasional

Kemendes dan Kemkomdigi Taken MoU, Bangun Koneksi Majukan Desa

Tuesday, 21 Oct 2025 - 17:29 WIB