Presiden: Tiap Rupiah Uang Rakyat Harus Dikelola Secara Bertanggung Jawab dan Transparan

Tuesday, 21 July 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.comPresiden Joko Widodo menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2019 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2020. Presiden Jokowi menegaskan bahwa penggunaan uang rakyat tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.

Komitmen pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penggunaan setiap rupiah uang rakyat adalah sama. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2019 menegaskan bahwa penggunaan uang rakyat tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.

“Komitmen kita, Bapak/Ibu pimpinan dan anggota BPK serta pemerintah, adalah sama. Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, dikelola dengan transparan, dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2020.

Selain itu, tak kalah penting, manajemen dan tata kelola anggaran harus dijalankan dengan baik, tepat sasaran, serta dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas melalui proses yang cepat dengan manfaat yang maksimal untuk rakyat.

Di tengah upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkannya, kecepatan penggunaan anggaran yang diperoleh dari prosedur yang sederhana dan ringkas tersebut menjadi sangat krusial dan dirasakan manfaatnya.

“Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat padahal rakyat menunggu, rakyat membutuhkan, pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan,” ucapnya.

“Sekali lagi, dibutuhkan langkah yang cepat, tepat, efisien, dan tentu saja jangan dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali,” Presiden menambahkan.

Lebih jauh, Kepala Negara juga kembali mengingatkan bahwa saat ini dibutuhkan langkah-langkah luar biasa yang harus ditempuh pemerintah untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. 

See also  Sekjen DPR Serahkan Draf UU Ciptaker ke Setneg

Berita Terkait

Pasca Erupsi Semeru, Kementerian PU Pulihkan Akses Lumajang-Malang
Teken Kontrak, Proyek Pengendali Banjir KSPP Merauke Segera Digarap
Tinjau Longsor Banjarnegara, Menteri Dody Terjunkan 18 Excavator
Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Awal yang Baik
Kementerian PUPR Perkuat Pemantauan Infrastruktur Pasca Erupsi Semeru
Ikon Baru Kota Solo, Underpass Joglo Garapan Hutama Karya Diresmikan Presiden Prabowo
Raker dengan DPR RI, Kementerian PU Lakukan Evaluasi APBN 2025 dan Rencana Program 2026
P3N Lemhannas, Menteri Dody: Infrastruktur Fondasi Ketahanan Nasional

Berita Terkait

Sunday, 23 November 2025 - 06:41 WIB

Pasca Erupsi Semeru, Kementerian PU Pulihkan Akses Lumajang-Malang

Saturday, 22 November 2025 - 11:49 WIB

Teken Kontrak, Proyek Pengendali Banjir KSPP Merauke Segera Digarap

Friday, 21 November 2025 - 07:53 WIB

Tinjau Longsor Banjarnegara, Menteri Dody Terjunkan 18 Excavator

Thursday, 20 November 2025 - 17:51 WIB

Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Awal yang Baik

Thursday, 20 November 2025 - 06:17 WIB

Kementerian PUPR Perkuat Pemantauan Infrastruktur Pasca Erupsi Semeru

Berita Terbaru

News

Mentan Amran Kebut Swasembada, Halau Impor Ilegal

Monday, 24 Nov 2025 - 13:40 WIB

ilustrasi / foto ist

News

KAI Siapkan 1,5 Juta Tiket Diskon Nataru 2025/2026

Monday, 24 Nov 2025 - 13:33 WIB