DAELPOS.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melantik sejumlah pejabat Eselon I kemarin sore ini (01/10) di Kantor BKPM, Jakarta. Pelantikan berlangsung khidmat, yang dihadiri secara terbatas oleh pejabat BKPM dengan menerapkan protokol kesehatan.
Dalam sambutannya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan ucapan selamat kepada kepada para pejabat yang baru dilantik. Ini yang pertama kalinya dalam sejarah, BKPM memiliki staf khusus dan staf ahli. Jabatan baru dalam struktur BKPM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam aturan tersebut, BKPM mendapat penambahan struktur, termasuk di dalamnya jabatan staf ahli dan staf khusus.
“Mewakili seluruh karyawan BKPM, saya mengucapkan selamat. Semoga amanah ini bisa dipegang dan menjadi motivasi dalam pengabdian kita kepada rakyat, bangsa, dan negara. Proses pelantikan ini merupakan bagian akhir dari lelang jabatan yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan memenuhi syarat-syarat yang ada sesuai ketentuan,” ucap Bahlil.
Adapun sembilan pejabat Eselon I BKPM yang dilantik, sebagai berikut:
1) Nurul Ichwan sebagai Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
2) Yuliot sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3) Riyatno sebagai Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
4) Achmad Idrus sebagai Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
5) Imam Soejoedi sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6) Heldy Satrya Putera sebagai Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
7) Indra Darmawan sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro
8) Aries Indanarto sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas
9) Robert Leonard Marbun sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Dalam kesempatan ini, Bahlil menyampaikan bahwa ini adalah tim yang cukup baik karena sudah memenuhi persyaratan. Saat ini, BKPM memiliki beberapa hal yang perlu dilakukan bersama, antara lain kerja tim untuk mewujudkan Key Performance Index (KPI) yang telah ditargetkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, salah satunya yaitu meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB), realisasi investasi, dan insentif investasi.
Bahlil juga meminta untuk setiap pejabat Eselon I untuk membuat KPI masing-masing, sama halnya dengan Kepala BKPM dan seluruh anggota kabinet yang juga memiliki KPI dengan Presiden RI dan harus siap untuk dievaluasi kapan saja.
“Saya sering membuat lelucon. Bahwa sesungguhnya yang punya saham di seluruh kementerian/ lembaga yang pimpinannya adalah anggota kabinet, itu adalah para eselon I – IV maupun tanpa eselon. Sementara menteri atau pimpinan lembaga itu kontrakan saja. Apa mau kata presiden, itu bisa selesai panjang atau selesai pendek. Namun untuk BKPM, setelah ini kita teken komitmen kita bersama, pakta integritas, untuk kita semuanya bisa capai KPI,” ucap Bahlil.
Menutup sambutannya, Bahlil mengingatkan kembali bahwa saat ini BKPM telah menerima banyak pelimpahan kewenangan. “Sekarang presiden dan negara mengharapkan kinerja kita yang positif. Saya pikir fair (adil) karena kita sudah mendapatkan kewenangan. Di sisi lain kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kinerja kita. Semuanya itu tidak lain hanya satu tujuannya, bagaimana mewujudkan cita-cita mulia daripada kemerdekaan Indonesia, untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur, kesejahteraan seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke,” ucap Bahlil. (*)
