Bincang Seputar Haji, Ace Hasan Sebut Banyak Hoaks Dana Haji Hingga Peran DPR Dalam Penyelenggaraan Haji

Friday, 23 October 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Penundaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 masih diwarnai dengan beredarnya berita hoaks mengenai dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily membantah jika dana setoran jamaah haji digunakan untuk membangun jalan tol. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara Diseminasi Penundaan Pemberangkatan Haji Tahun 2020 yang diikuti Kepala KUA, penyuluh agama dan juga penghulu, Bandung, Kamis (22/10/2020).

“Dana haji dipakai bangun jalan tol itu hoaks, bohong. Dimana uang itu berada, di tempatkan di Bank Penerima Setoran, bank-bank syariah. Kemudian investasi di surat berharga syariah negara (SBSN). Dikelola oleh BPKH. Jadi, uang jamaah aman”, tegas Ace.

Ace Hasan meminta para Kepala KUA dan penyuluh agama menjadi garda depan melawan hoaks.

“Bapak Kepala KUA, penyuluh agama dan penghulu harus jadi garda terdepan melawan hoaks yang berkembang”, lanjutnya.

Berkenaan penyelenggaraan ibadah haji, politisi Partai Golkar itu juga menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan haji. Menurutnya DPR memiliki peran pengawasan dan penyusunan anggaran haji.

“Pengawasan ini sangat penting. Kami terus melakukan pendekatan memberi masukan agar kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus ditingkatkan. Alhamdulillah, Indonesia menjadi negara muslim yang paling baik menyelenggarakan ibadah haji. Pelayanan akomodasinya semakin bagus, transportasinya semakin bagus”, ujar Ace.

“Makanan bagi jamaah harus diberikan cipta rasa nusantara. Orang Sunda, diberikan makanan khas Sunda. Orang Sulawesi juga diberikan makanan khas Sulawesi”, sambung Ace.

Adapun berkenaan dengan penyusunan anggaran penyelenggaraan haji, Pemerintah harus membahas bersama DPR sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Haji.

“Tidak bisa pemerintah memutuskan biaya haji sendiri. Kami bahas secara detail di DPR”, jelas Ace.

See also  Tampil di Podcast Merry Riyana, Wamen Viva Yoga Sebut Demokrasi di Indonesia Tidak Akan Setback

Berita Terkait

Bersama Kementerian PU, Hutama Karya Perkuat dan Percepat Dukungan Pemulihan Pascabencana di Aceh
Tol Kutepat Segmen Sinaksak–Simpang Panei Catat 88.867 Kendaraan saat Fungsional Nataru 2025/2026
Kementerian PU Bersihkan 52 Fasilitas Umum di Aceh Tamiang
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok untuk 84 KK Tuntas 10 Januari 2026
Kementerian PU Siagakan 1.709 Alat Berat untuk Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Banjir Bandang Susulan di Kabupaten Agam
RSUD Tamiang sudah mulai beroperasi, Kementerian PU Percepat pembersihan dan penyaluran air bersih
Kementerian PU Terapkan Padat Karya di Lokasi Bencana, Serap Tenaga Kerja Lokal

Berita Terkait

Thursday, 8 January 2026 - 10:09 WIB

Bersama Kementerian PU, Hutama Karya Perkuat dan Percepat Dukungan Pemulihan Pascabencana di Aceh

Wednesday, 7 January 2026 - 20:47 WIB

Tol Kutepat Segmen Sinaksak–Simpang Panei Catat 88.867 Kendaraan saat Fungsional Nataru 2025/2026

Wednesday, 7 January 2026 - 00:19 WIB

Kementerian PU Bersihkan 52 Fasilitas Umum di Aceh Tamiang

Tuesday, 6 January 2026 - 15:43 WIB

Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok untuk 84 KK Tuntas 10 Januari 2026

Monday, 5 January 2026 - 13:42 WIB

Kementerian PU Siagakan 1.709 Alat Berat untuk Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Nasional

Seorang Penumpang Kedapatan Kenakan Seragam Pramugari Batik Air

Thursday, 8 Jan 2026 - 18:49 WIB

Nasional

Menpora Erick Ingin Domino Perkuat Industri Olahraga Indonesia

Thursday, 8 Jan 2026 - 16:53 WIB