DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa penghargaan yang diraih oleh Kemendagri untuk mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu Good Government and Clean Governance. Sebab, birokrasi adalah tulang punggung dalam sistem pemerintahan yang akan menentukan kemajuan suatu bangsa/negara. Dalam konteks ini, layanan publik merupakan salah satu indikator penting terjadinya birokrasi yang baik untuk menunjukkan adanya pemerintahan yang bersih dan sistem pemerintahan yang baik.
Hal tersebut disampaikan Mendagri pada acara Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020, Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19, Pemenang Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 di Gedung Tribrata Jl. Darmawangsa III No. 2, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Mendagri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo atas penghargaan yang telah diterima oleh Kemendagri.
“Kepada Bapak Wapres dan Bapak Menpan RB, terimakasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan. Semoga niat baik serta upaya kerja keras dari Kemenpan RB untuk membangun iklim layanan publik yang baik bagi bangsa Indonesia ini dapat terus terwujud secara bertahap,” katanya.
Adapun dua penghargaan yang diraih Kemendagri meliputi: Pertama, Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, dengan Judul Inovasi i-Pop : Indonesia’s Population and Civil Registration (Peta Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indonesia), kedua Pemenang Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 kategori Pengelola dengan Pendorong Perubahan Terbaik.
Menurutnya, untuk memperbaiki sistem birokrasi Indonesia, dengan letak geografis yang luas, jumlah penduduk yang banyak, serta sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, dimana terjadi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, merupakan hal yang tidak mudah. Oleh sebab itu, acara yang dibuat oleh Kemenpan RB tersebut dikatakan sangat bermanfaat oleh Mendagri untuk mendongkrak kreativitas dan inovasi dari pemerintahan pusat sampai ke daerah.
“Acara yang diadakan oleh Bapak Menpan RB terasa sangat bermanfaat untuk menimbulkan iklim yang kompetitif antara daerah, pemberian penghargaan ini bukan lah sekedar ritual saja, tapi ini memberikan iklim kompetitif daerah- daerah untuk berprestasi, karena tentu apalagi dengan diliput media akan menimbulkan kebanggaan bagi penerima, dan juga bagi yang belum menerima ini akan menimbulkan stimulasi untuk ikut juga melakukan langkah-langkah terobosan kreatif di tengah berbagai kendala yang mungkin dihadapi di setiap daerah,”ujarnya.
Namun, Mendagri juga tetap memberikan dorongan dan semangat kepada Pemda yang belum menerima penghargaan untuk tidak berkecil hati. Ia berharap ke depannya daerah tetap berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan yang baik bagi daerahnya.
“Kemudian tentunya kepada teman-daerah di daerah atau yang belum berkesempatan menerima penghargaan jangan berkecil hati, mari diwaktu yang berikut kita berprestasi supaya juga dapat diberikan penghargaan yang sama oleh Pemerintah, khususnya Kemenpan RB, yang menangani langsung pelayanan publik”, ujarnya.
Selain itu, Mendagri mengatakan terkait dengan acara serupa yang dibuat oleh Kemendagri, dirinya akan memberikan penilaian dan reward kepada daerah-daerah yang berinovasi menangani pandemi Covid-19. Penghargaan akan berupa pemberian Dana Insentif Daerah (DID).
“Mudah-mudahan insentif daerah ini bisa memacu daerah-daerah untuk berprestasi dan memperbaiki kinerja berinovasi,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang berbahagia itu selain dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri hadir secara langsung Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertanian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Ketua Ombudsman RI, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mewakili Menteri LHK, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
