Pembubaran Lembaga mesti lebih dimasifkan demi Efisiensi dan Kaya Fungsi

Wednesday, 2 December 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

oleh @mardanialisera

DAELPOS.com – Mardani Ali Sera mengatakan 10 lembaga negara yang dibubarkan pak @jokowi  Lembaga Nonstruktural (LNS). Demi terwujudnya percepatan birokrasi dan pelayanan publik yang cepat, keputusan menghapus lembaga perlu dilakukan. Tapi pastikan harus selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah.

Terlebih masih ada Lembaga Nonstruktural (LNS) yang berpayung hokum atau Keppres tapi fungsinya tumpang tindih dengan kementerian asal sehingga hanya menghabiskan uang negara. (2/12/20)

Jika melihat data Kemenpan dan RB, dari 98 LNS yg ada, 71 LNS dibentuk melalui UU, lalu 6 LNS dibentuk melalui Peraturan Pemerintah, sementara 21 LNS dibentuk melalui perpres/kepres. Pertahankan yang masih strategis, sedangkan yang tumpang tindih perlu dihapus.

Pembubaran ini juga harus didasarkan pada desain yang kokoh, agar tak ibarat ‘gali lubang tutup lubang’. Lakukan analisis sesuai grand design reformasi birokrasi yang sudah ada. Semua mesti dihitung dengan data & fakta serta siapkan mitigasinya, khususnya utk ASN / pekerjanya.

Selain itu, struktur & bangunan politik lembaga eksekutif juga boros badan. Mas Dahlan Islan di Indonesia Leaders Talk (ILT), pernah mengutarakan betapa banyak BUMN yang tidak sehat dan layak dimatikan demi efisiensi, namun terkendala pilihan politik yang seakan menjadikannya ‘romantisme masa lalu’.

Pemerintah juga perlu mengedepankan transparansi selama proses pembubaran LNS ini. Libatkan pakar administrasi publik selama prosesnya, kemudian kajiannya juga harus dibuka kepada publik agar masukan yang masuk tidak hanya dari unsur pemerintah atau DPR saja.

Transparansi penting agar masyarakat yakin mana LNS layak atau tidak untuk dibubarkan. Reformasi birokrasi memang mengharuskan konsisten dengan data maupun fakta yang objektif.

Terakhir, akan lebih baik ketika Indonesia berhasil mewujudkan kementerian dan lembaga yang ramping, miskin struktur, namun kaya fungsi. Terlebih jika belajar dari pengalaman pandemi Covid-19 ini menunjukkan, banyak pekerjaan yang dapat disederhanakan dan disatukan.

See also  Sambut Nataru, ASDP Berperan Aktif dalam Kesiapan Layanan dan Fasilitas Penyeberangan

Berita Terkait

Kementerian PU Kebut Penanganan Dampak Longsor dan Banjir di Jalur Padang–Bukittinggi
Kementerian PU Buka Jalan Kota Kuala Simpang dan Salurkan Sarana Air Bersih
Hutama Karya Peduli: Perkuat Bantuan Tanggap Bencana di Tiga Wilayah Sumatra Barat
Tak Pandang Bulu, Bahlil Sikat Tambang yang Rusak Alam
Telkom Pastikan Akses Free WiFi di Posko Bencana Tersedia Gratis bagi Masyarakat
Sinkronisasi Infrastruktur Wilayah untuk Pemerataan dan Kesejahteraan Rakyat
Menkeu Purbaya : Revisi P2SK Perkuat Koordinasi Fiskal-Moneter
Menteri Dody Kukuhkan 9 Anggota Dewan Arsitek Indonesia Periode 2025–2030

Berita Terkait

Sunday, 7 December 2025 - 09:57 WIB

Kementerian PU Kebut Penanganan Dampak Longsor dan Banjir di Jalur Padang–Bukittinggi

Saturday, 6 December 2025 - 18:27 WIB

Kementerian PU Buka Jalan Kota Kuala Simpang dan Salurkan Sarana Air Bersih

Saturday, 6 December 2025 - 12:30 WIB

Hutama Karya Peduli: Perkuat Bantuan Tanggap Bencana di Tiga Wilayah Sumatra Barat

Friday, 5 December 2025 - 13:51 WIB

Tak Pandang Bulu, Bahlil Sikat Tambang yang Rusak Alam

Friday, 5 December 2025 - 13:45 WIB

Telkom Pastikan Akses Free WiFi di Posko Bencana Tersedia Gratis bagi Masyarakat

Berita Terbaru