DAELPOS.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan reputasi Indonesia sebagai sebuah negara yang masih dianggap memiliki risiko tinggi korupsi dan tata kelola yang buruk.
“Indonesia sebagai satu negara masih dianggap negara yang punya risiko tinggi dari sisi tata kelola, dari sisi korupsi, dari sisi pelanggaran,” kata Sri saat menjadi pembicara kunci secara virtual dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2020, Rabu, 23 Desember 2020.
Sri menganggap, untuk memperoleh reputasi yang lebih baik dari itu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan di pemerintahan. Sebab, katanya, Indonesia belum terkategori negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Meski begitu, dia mengakui, untuk mendapatkan reputasi sebagai negara yang memiliki tata kelola yang baik serta kredibilitas yang tinggi memanglah tidak mudah dan memerlukan waktu yang sangat lama.
“Membangun kredibilitas reputasi yang baik dan kepercayaan publik sangat sulit, sedangkan menghancurkannya atau merusaknya sangat mudah,” ujarnya.
Satu saja tindakan korupsi aparat atau ketidakmampuan mereka dalam menjaga tata kelola bernegara yang baik, maka reputasi Indonesia akan turut hancur seketika di mata publik hingga dunia.
Di luar kondisi pandemi COVID-19 saja, diakuinya, untuk berperilaku baik sebagai pejabat negara dan bisa terhindar dari tindak pidana korupsi, memerlukan usaha keras dan tak berhenti-henti. Maka risiko seperti itu harus dikelola, salah satunya peran APIP diperlukan, dalam suasana normal. (*)
