FAO Apresiasi Kemajuan Perhutanan Indonesia, Rekomendasikan SoIFO 2020

DAELPOS.com – Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengapresiasi kemajuan perhutanan Indonesia 2020. Hal ini disampaikan secara komprehensif oleh Richard Trenchard, FAO Representative ad interim for Indonesia.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang memiliki 120 juta ha, termasuk 93 juta ha tutupan pohon, disebutnya luar biasa. Karena berhasil menggabungkan komitmen internasional dan nasional yang kuat, Undang-undang yang kuat, penggunaan solusi digital inovatif untuk mendorong kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti, pengaturan tata kelola yang sangat berkembang yang melibatkan semua tingkat pemerintahan, serta komitmen kuat memberi solusi berorientasi komunitas. Semua fakta ini kata Trenchard, tersajikan secara baik dalam State of Indonesia’s Forests 2020.

“Status Hutan Indonesia 2020 merupakan laporan yang sangat signifikan, ekspresi jelas dari komitmen Kementerian terhadap transparansi, benar-benar tepat waktu dan ditulis dengan sangat baik. Poin terakhir ini penting. Artinya laporan tersebut dapat dibaca secara nasional dan internasional. Dan itu perlu dibaca,” tegas Trenchard merekomendasikan dalam acara Refleksi: SOIFO 2020, Hints dan Seek 2021, Rabu (30/12/2020) di Jakarta.

Kemajuan perhutanan Indonesia dikatakannya tersaji dalam tujuh bab SoIFO 2020, berisikan sejumlah besar data terkini, menggunakan serangkaian alat dan analitik mutakhir. Ini memberikan banyak analisis dan informasi tentang situasi dan apa yang sedang dilakukan, terutama oleh pemerintah, dan juga menandakan sejumlah arah masa depan yang jelas dan penting.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Siti (Menteri LHK) dan semua kontributor atas laporan yang sangat bagus. Saya yakin dan berharap, ini dapat dibaca secara luas, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia,” katanya.

FAO kata Trenchard telah melihat komitmen Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia pada sektor kehutanan, upaya pemerintah untuk mendemokratisasi alokasi sumber daya hutan, mengelola hutan negara secara lestari, mencegah deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, memastikan keadilan lingkungan dan persamaan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Hukum Adat.

“Sebagian besar pekerjaan yang disoroti dalam laporan ini kuat dalam hal hasil dan dalam banyak kasus, sangat inovatif. Inilah mengapa ini menjadi bacaan yang penting, terutama bagi komunitas internasional,” kata Trenchard.

FAO menyatakan dukungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terlibat langsung di 4 dari 7 “agenda pembangunan” dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2020-2024. Trenchard juga menyebutkan apresiasi pihaknya pada penurunan tingkat deforestasi Indonesia di masa pemerintahan ini.

“Tingkat deforestasi telah turun hampir 90% sejak titik tertinggi pada awal abad ini. Kami melihat komitmen pemerintah untuk memerangi deforestasi. Ini sangat penting. FAO juga menyambut baik perhatian yang diberikan untuk kebakaran hutan. Kami memuji upaya yang telah digunakan untuk mengatasinya, mulai dari teknologi modifikasi cuaca sebelum puncak musim kemarau, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran,” jelasnya.

FAO juga memberikan apresiasi pada upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, konservasi dan restorasi pada 16 juta ha lahan gambut.

“Kementerian terutama Direktorat Jenderal KSDAE, telah melakukan pekerjaan dasar penting untuk mengelola tantangan ini secara efektif. Indonesia memiliki 554 kawasan konservasi dengan luas total 27,4 juta hektar. Ini mewakili kemajuan luar biasa,” katanya.

Tak lupa Trenchard juga mengapresiasi inovasi pemerintah melalui KLHK dalam memantau sumber daya hutan, dan komitmen memulihkan lebih dari 600 ribu mangrove hingga tahun 2024. Termasuk upaya berkelanjutan pemerintah untuk menangani mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta komitmen menyelesaikan konflik penguasaan lahan.

“Izinkan saya sekali lagi memuji Menteri Siti dan Kementerian atas laporan yang luar biasa ini. FAO dan mitra lainnya di PBB, termasuk lembaga lain yang berbasis di Roma, IFAD dan WFP bersama dengan UNDP, UNEP, UNOPS, terus bekerja bahu membahu mendukung Kementerian dan bagian pemerintah lainnya, menghadirkan teknologi terbaru, pendekatan inovatif, kapasitas teknis untuk pekerjaan Kementerian yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa sumber daya hutan Indonesia dikelola secara lestari dan bahwa banyak tantangan penting yang masih tersisa dapat diatasi di masa depan,” tutupnya.

Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, tidak banyak negara mampu menyusun Status Hutan dan Kehutanan Nasional-nya. Terbitnya SoIFo 2020 ini menjadi janji pemerintah Indonesia,-meskipun non legally binding, dan akan terus diperbaharui pada masa mendatang.

”Kehadiran SoIFo 2020 ini menjadi penting, terutama bagi jajaran yang selalu diingatkan untuk selalu Write You Do, dan Do What You Write. Jangan mengarang-ngarang. Dengan prinsip sesederhana itu juga kita membangun nilai-nilai produktif bagi bangsa ini, disamping membangun energi positif yang sedang sangat-sangat dibutuhkan,” tegasnya.(*)