DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung upaya yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam ilmu pengetahuan mendukung ketahanan air di Indonesia. Salah satunya dengan menjadi tuan rumah acara launching The Asian Water Development Outlook (AWDO) 2020 pada akhir Desember 2020.
AWDO 2020 merupakan dokumentasi dan publikasi ADB untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya ketahanan air dalam skenario pembangunan masa depan pada negara-negara di Asia Pasifik serta usulan kebijakan untuk mencapai target ketahanan air dalam United Nations Sustainable Development Goals.
“Saya ucapkan terima kasih kepada ADB yang selalu mendukung dan menjadi mitra utama dalam pembangunan sektor keairan di Indonesia seperti pengendalian banjir, irigasi dan lain sebagainya. Termasuk menjadikan Indonesia sebagai country launcher AWDO 2020,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Country Launch of The Asian Water Development Outlook 2020 and The Signing of MoU Between ADB and Undip secara virtual, Rabu (27/1/2020).
Dikatakan Menteri Basuki, dokumen AWDO 2020 menjelaskan bahwa ketahanan air suatu negara dapat dilihat dari 5 dimensi kunci yaitu ketahanan air rumah tangga, ekonomi, perkotaan dan perdesaan, lingkungan, dan ketangguhan terhadap bencana yang berkaitan dengan air. Berdasarkan hasil skoring yang dilakukan ADB terhadap dimensi kunci, Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara dengan indeks 3 (score : 60-78) yang menunjukkan bahwa akses air minum, kondisi lingkungan, ketahanan air, dan komitmen untuk penanggulangan bencana masih pada level rata-rata (moderate).
Untuk mendukung ketahanan air yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian PUPR terus melakukan pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan embung sebagai sumber air baku, serta sistem penyediaan air minum di seluruh Indonesia. Kementerian PUPR membangun 61 bendungan yang ditargetkan selesai pada 2024 untuk meningkatkan kapasitas irigasi teknis dari 9% menjadi 20%.
“Dengan tambahan 61 bendungan kita harapkan 20% lahan irigasi teknis Indonesia bisa dialiri dengan air bendungan. Kalau dari air bendungan kita bisa atur jumlah airnya sehingga intensitas tanam bisa dinaikkan menjadi 2 kali setahun atau 3 kali per dua tahun,” tutur Menteri Basuki.
Hingga tahun 2024 mendatang, selain bendungan Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas penyediaan air baku mencapai 50 m3/detik, 500 ribu hektar irigasi baru dan rehabilitasi 2 juta hektar irigasi eksisting, dan revitalisasi 15 danau prioritas. Selain itu, dilakukan peningkatan menjadi 100% akses terhadap air minum yang layak, 90% akses terhadap limbah domestik, serta 100% akses layanan sampah perkotaan.
“Target tersebut merupakan tantangan karena peningkatan populasi dan semakin berkurangnya ketersediaan lahan. Perubahan tata guna lahan juga mempengaruhi badan-badan air, seperti pendangkalan dan tumbuhnya eceng gondok di beberapa danau seperti Danau Rawa Pening, Danau Tempe, dan Danau Tondano. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan industri juga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan air, perubahan iklim, dan kepedulian masyarakat akan pentingnya keberlanjutan air,” tambah Menteri Basuki.
Diharapkan hasil AWDO ini akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian PUPR dalam upaya meningkatkan ketahanan air nasional. Peningkatan ketahanan air tentunya tidak dapat terlaksana sendiri oleh Kementerian PUPR, dibutuhkan kerjasama dengan banyak stakeholder, termasuk kementerian lainnya, Pemerintah Daerah dan masyarakat. (*)
