DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penanganan darurat pasca bencana banjir di Kabupaten Halmahera Utara dengan memasang Jembatan Bailey sebagai pengganti sementara Jembatan Tiabo yang ambruk tergerus banjir, pada Jumat (15/1/2021) lalu. Ambruknya jembatan yang berada di Desa Ngidiho tersebut mengakibatkan akses antara Kecamatan Galela Utara dan Loloda Utara terputus karena Jembatan Kali Tiabo merupakan satu-satunya akses menuju Loloda Utara.
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo saat meninjau lokasi putusnya jembatan Kali Tiabo menginstruksikan agar segera dilakukan penanganan untuk mendukung konektivitas masyarakat dan wilayah terisolir. Sebagai upaya tanggap darurat telah disiapkan Jembatan Bailey oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku, Ditjen Bina Marga untuk membantu Pemerintah Daerah sambil menunggu penanganan secara permanen.
“Ini bukan solusi permanen, tetapi paling tidak bisa dilalui dulu. Kalau jembatan permanen sudah dikerjakan akan dibongkar kembali jembatan rangka baja Bailey tersebut, karena bisa digunakan kembali apabila ada hal yang serupa terjadi,” kata Wamen Wempi di Desa Ngidiho, Jumat (29/1/2021).
Kepala BPJN Wilayah Maluku Utara Gunadi Antariksa mengatakan, rangkaian Jembatan Bailey yang dipersiapkan sebanyak 4 unit rangka baja, dengan masing-masing panjang 30 meter sebanyak 3 unit dan panjang 24 meter sebanyak 1 unit. Sementara untuk penanganan darurat pada 1 oprit jembatan yang tergerus banjir dilakukan pemasangan geobag sebagai pelindung sementara dari arus air sungai.
Selain itu Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Ditjen Sumber Daya Air juga akan melakukan penanganan pada Sungai Tiabo dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tohaki dengan menormalisasi alur sungai dan memperkuat tebing untuk melindungi luapan sungai masuk ke permukiman. Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa pemasangan geotekstil, galian pondasi, dan pemasangan bronjong.
Salah satu warga Kecamatan Loloda, Jarnawi Dodungio berharap penanganan Jembatan Tiabo segera selesai untuk memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. “Semenjak jembatan putus, kami jika ingin menjual hasil perkebunan menggunakan rakit,” katanya.
Turut mendampingi Wamen PUPR John Wempi Wetipo, Kepala BPJN Wilayah Maluku Utara Gunadi Antariksa, Kepala BWS Maluku Utara Bebi Hendrawibawa, dan Bupati Helmahera Utara Frans Manery. (*)
