MenkopUKM: Kolaborasi Multistakeholder Adalah Kunci Untuk Meningkatkan Ekspor Nasional

Wednesday, 17 February 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, dalam mewujudkan akselerasi peningkatan ekspor nasional diperlukan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dengan berbagai pihak. Antara lain, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Indonesia E-Commerce Association (idEA), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Sekolah Ekspor, hingga Kadin Indonesia.

“Saya meyakini, bersama-sama kita mampu meningkatkan daya saing UMKM untuk menembus pasar internasional,” tandas Teten, pada peresmian program Kolaborasi Akselerasi Mencetak 500 Ribu Eksportir Baru di 2030, Jakarta, Rabu (17/2).

Di acara yang juga dihadiri Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Teten mengatakan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan daya saing UKM, dengan adanya pendampingan yang komprehensif melalui pelatihan ekspor, fasilitasi kemitraan, serta promosi online dan offline.

Tahun ini, lanjut MenkopUKM,  guna meningkatkan kapasitas UMKM dalam ekspor nasional, pihaknya melakukan beberapa insiatif diantaranya mendorong UMKM masuk ke sektor formal, upaya pengelolaan UMKM berkoperasi/ berkelompok dalam skala ekonomis, serta mengembangkan UMKM berbasis komoditi unggulan.

“Sehingga, lebih mudah masuk ke dalam rantai nilai global, termasuk dengan peningkatan jumlah UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital,” tukas Teten.

Pemerintah juga mempermudah para eksportir dalam mengakses layanan perizinan ekspor dan impor barang, menyediakan informasi mengenai kesempatan pasar, regulasi pajak keluar, serta regulasi negara yang akan dituju, melalui INSWmobile Kemenkeu.

“Berbagai kemudahan juga diberikan kepada UMKM, melalui amanat UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020,” tukas Teten.

Diantaranya, pengadaan tempat usaha bagi UMKM minimal 30% dari luas infrastruktur publik, pengembangan inkubasi usaha, fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, kemudahan izin usaha KUMKM, dan Belanja K/L 40% bagi UMKM.

See also  Jalin Kerjasama, Kemnaker-PMI Perkuat K3 di Tempat Kerja

Meski nilai ekspor Indonesia tahun 2020 sebesar US$163,31 miliar mengalami penurunan sebesar 2,61% (y-on-y) dibandingkan tahun 2019, Teten tetap optimis.

Menteri Koperasi dan UMKM ini melihat neraca perdagangan Indonesia masih bisa mengandalkan surplus US$21,74 miliar, dari sektor yang terus bertumbuh yaitu pertanian dan industri pengolahan. (Data BPS, Februari 2021 dan Statistik Kemendagri, 2021)

“Terlebih, UMKM ini kan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data BPS menunjukkan 64 juta UMKM berkontribusi 60% dari total PDB Indonesia, serta menyerap 97% tenaga kerja,” ulas MenkopUKM.

Masih Rendah

Meski begitu, MenkopUKM mengakui, saat ini kontribusi UMKM terhadap ekspor memang masih terbilang rendah yaitu berkisar di angka 14,37%, lumayan tertinggal dari negara-negara APEC lain yang sudah mencapai 35%.

Di Indonesia, mayoritas 86% pelaku ekspor adalah usaha besar. “UKM masih sulit menembus pasar ekspor, karena minimnya informasi pasar, dokumen persyaratan, kualitas produk yang tidak konsisten, kapasitas produksi, biaya sertifikasi yang tidak murah, hingga kendala logistik,” papar Teten.

Padahal, lanjut Teten, sebagai satu negara agraris terbesar, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibanding negara pesaing. Indonesia bisa menangkap peluang pasar global melalui produk potensial ekspor UKM Indonesia antara lain pertanian, perikanan, furniture home decor, kosmetik, herbal product, indigenous product, serta muslim fashion.

“Saya berharap UKM dibantu oleh pemerintah bisa turut berkonsolidasi untuk menangkap peluang ini, berkontribusi dalam ekspor nasional,” pungkas MenkopUKM.

Berita Terkait

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi
Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026
Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan
Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura
Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian
Komisi V DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP Kementerian PUPR serta Upaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 Kementerian PUPR
Komisi V DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Menjadi Rp73,76 Triliun
Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN

Berita Terkait

Friday, 9 May 2025 - 20:47 WIB

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi

Friday, 9 May 2025 - 20:31 WIB

Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026

Thursday, 8 May 2025 - 13:25 WIB

Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan

Thursday, 8 May 2025 - 13:13 WIB

Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura

Wednesday, 7 May 2025 - 22:01 WIB

Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian

Berita Terbaru