Mensesneg Tegaskan Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Wednesday, 17 February 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Menurutnya, undang-undang yang telah baik sebaiknya dijalankan.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses, kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki,” tegas Mensesneg di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2021.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mensesneg menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

“Jadi Pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” jelasnya.

“Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan,” imbuhnya.

Mensesneg berharap tidak ada narasi yang dibalik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

See also  Pemerintah Membuat Bingung Rakyat Soal Wacana Denda Damai bagi Koruptor

“Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu,” tandasnya.

Berita Terkait

Sultan Najamudin Raih Penghargaan Kepemimpinan Kolaboratif, Dorong Demokrasi Hijau dari Daerah
Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak
DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto
COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya
TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak
Kementerian PU Percepat Pemulihan Konektivitas Jalan Bireuen–Bener Meriah dan Gayo Lues–Abdya di Aceh
Presiden Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran
Dirut Pertamina Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Perkuat Sinergi Maritim

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 18:27 WIB

Sultan Najamudin Raih Penghargaan Kepemimpinan Kolaboratif, Dorong Demokrasi Hijau dari Daerah

Wednesday, 18 November 2026 - 21:37 WIB

Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak

Tuesday, 17 November 2026 - 09:27 WIB

DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto

Monday, 16 November 2026 - 12:49 WIB

COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya

Sunday, 15 November 2026 - 10:34 WIB

TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak

Berita Terbaru