oleh @mardanialisera
DAELPOS.com – Bismillah, PKS merupakan salah satu parpol yang mengusulkan Pansus Jiwasraya. Sudah sampai ke pimpinan DPR (4/2/20), sudah diingatkan kembali di rapat paripurna penutupan persidangan III (10/2/21), namun hingga kini hal tersebut belum ditindaklanjuti. Artinya, satu tahun sudah usulan pansus menggantung
Padahal semangat usulan membentuk Pansus baik agar kasus tersebut jelas, transparan dan dapat diselesaikan lebih cepat. Harus ada penanganan yang lebih serius agar tidak merugikan masyarakat dan industri keuangan secara keseluruhan. Jika tidak, jelas bisa memengaruhi industri keuangan dan perekonomian nasional.
Potensi kerugian sampai masalah keadilan bagi nasabah jelas terlihat. Contoh potensi kerugian negara yang mencapai 13,7 triliun, lebih besar 2x dari nilai kasus Bank Century 6,7 triliun. Lalu dugaan manipulasi laporan keuangan sehingga memudarkan publik dalam menilai kinerja perusahaan
Seperti yang tertera pada pengaturan pos cadangan premi, revaluasi aset dan nilai aset lainnya. Semua ini terlihat seperti kecurangan yang terorganisir. Tidak salah publik melihat Jiwasraya yang dirusak cukup rapi dari dalam.
Hal lain, patut diduga ada kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan OJK dan Kementerian BUMN. Seperti yg kita tahu, OJK diamanatkan uk mengawasi lembaga keuangan nonbank. Sedangkan Kementerian BUMN merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara (termasuk pelaksanaan RUPS dan penetapan pejabat)
Yang kian menyedihkan, ketika usulan Pansus tidak kunjung digubris, BUMN tersebut justru mendapatkan suntikan PMN sebesar 20 triliun secara bertahap. Melalui APBN, uang rakyat. Etiskah? Ketika masyarakat memerlukan banyak bantuan akibat pandemi yang tak kunjung berakhir
Itulah mengapa @FPKSDPRRI mendesak keberadaan pansus untuk menguak kasus ini secara adil. Bagaimana penyelesaian kasus Jiwasraya dapat memberikan kepastian bagi 5,2 juta nasabah dan tentu tidak merugikan mereka.
