Komisi IV Menolak Keras Impor 1 Juta Ton Beras

Thursday, 18 March 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi / Net

Foto Ilustrasi / Net

DAELPOS.com – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan Komisi IV DPR RI secara resmi dengan tegas menolak keras wacana pemerintah untuk melakukan impor beras. Mengingat, ungkap Sudin, rencana impor beras 1 juta ton tersebut sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan gejolak bagi para petani.

Penegasan tersebut ditekankan Sudin saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan jajaran serta Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

“Mengingat, begitu merebak informasi rencana impor beras, maka akan menimbulkan terjadinya gejolak harga di tingkat petani yang saat-saat ini sudah mulai terindikasi di sejumlah wilayah tanah air. Dampak yang ditimbulkan dari merebaknya informasi wacana impor beras tidak main-main dan gejolak yang sangat besar,” ujar Sudin.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengusulkan jikalau produksi beras dalam negeri betul-betul meningkat dan surplus sebagaimana klaim pemerintah maka seharusnya Kementan mencari terobosan sehingga produk tersebut justru dapat diekspor dan bisa menyanggah rencana impor.

Selain itu, legislator dapil Lampung I itu mengingatkan Kementan untuk membenahi tata kelola dalam beragam sektor yang berkaitan dengan ketahanan pangan guna mengantisipasi ketersediaan pangan. Terutama, dalam menghadapi bulan puasa dan hari raya Idulfitri 2021.

“Komisi IV mengingatkan pemerintah untuk melakukan antisipasi dan tata keloa distribusi dalam negeri. Bila ada harga tinggi dari sejumlah komoditas pangan di tingkat konsumen, maka jangan sampai harga tinggi tersebut tidak dinikmati oleh pihak produsen. Jika hal itu terjadi, maka pasti ada tata kelola yang salah,” ujar Sudin.

See also  Diduga Ada Kongkalingkong, Program Kartu Prakerja Harus Dihentikan

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan telah membuat perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok berdasarkan data yang tersedia dalam rangka menjaga kecukupan pangan pokok beberapa bulan ke depan. Seperti data stok tahun sebelumnya, perkiraan produksi dalam negeri, perkiraan impor dan perkiraan kebutuhan pangan masyarakat.

Prognosa neraca pangan pokok sampai bulan Mei 2021 diperkirakan dalam keadaan cukup. “Beras diperkirakan akan surplus 12,56 juta ton, begitu juga jagung surplus 3,40 juta ton.Khusus beras surplus yang terjadi karena pada Maret dan April 2021 ini memasuki panen raya,” papar Mentan Syahrul.

Berita Terkait

Wujudkan PU608, Kementerian PU Lakukan Pengembangan Kapasitas Pemimpin Masa Depan
Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru 2025-2026.
Hutama Karya Perkuat Portofolio Internasional: Progres Proyek Jalan Maliana di Timor Leste Capai 72,59%
Mendes Yandri Ajak GP Ansor Kolaborasi Sukseskan Pembangunan Desa
Wujudkan Asta Cita, Pertamina Gandeng Direktorat Jenderal Pajak Bangun Ekosistem UMKM Mandiri dan Taat Pajak
Penutupan Jalur Rafah Langgar Genjatan Sejata, BKSAP: Bantuan Mesti Tetap Masuk
PLN Icon Plus Tanam Pohon Kopi di Hutan Kota Sangga Buana, Perkuat Ekosistem Hijau Berkelanjutan
Komite IV DPD RI Soroti Penyaluran Dana 200 T ke Himbara di NTB

Berita Terkait

Wednesday, 22 October 2025 - 00:00 WIB

Wujudkan PU608, Kementerian PU Lakukan Pengembangan Kapasitas Pemimpin Masa Depan

Tuesday, 21 October 2025 - 17:37 WIB

Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru 2025-2026.

Tuesday, 21 October 2025 - 08:17 WIB

Hutama Karya Perkuat Portofolio Internasional: Progres Proyek Jalan Maliana di Timor Leste Capai 72,59%

Monday, 20 October 2025 - 23:32 WIB

Mendes Yandri Ajak GP Ansor Kolaborasi Sukseskan Pembangunan Desa

Monday, 20 October 2025 - 20:24 WIB

Wujudkan Asta Cita, Pertamina Gandeng Direktorat Jenderal Pajak Bangun Ekosistem UMKM Mandiri dan Taat Pajak

Berita Terbaru

Berita Utama

Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru 2025-2026.

Tuesday, 21 Oct 2025 - 17:37 WIB

Nasional

Kemendes dan Kemkomdigi Taken MoU, Bangun Koneksi Majukan Desa

Tuesday, 21 Oct 2025 - 17:29 WIB